PAN Usul Pemprov DKI Tambah Anggaran Kapasitas Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 01 Januari 2021
PAN Usul Pemprov DKI Tambah Anggaran Kapasitas Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta kunjungi RS Tarakan, Jakarta Utara, Jumat (1/1). Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta prihatin terhadap rumah sakit di Jakarta yang telah melebihi kapasitas dalam menampung pasien COVID-19. Hal ini lantaran kasus corona terus mengalami lonjakan.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto mengatakan, fraksinya akan mengusulkan Pemprov untuk menganggarkan penambahan kapasitas rumah sakit bagi pasien COVID-19. Agar nantinya pasien corona tidak telantar jika kapasitas RS penuh.

Baca Juga

GeNose Deteksi COVID-19 dari Hembusan Napas Dalam Waktu 2 Menit

“Ke depan kami akan mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar membuat rencana-recana dan anggaran tambahan dalam menyikapi kelebihan kapasitas RS di Jakarta,” ujar Bambang di RSUD Tarakan, Jakarta, Jumat (1/1).

Lanjut Bambang, anggota Fraksi PAN mengunjungi RSUD Tarakan dalam rangka memberikan dukungan kepada tenaga medis yang masih bekerja di tengah libur akhir tahun ini.

Bambang menuturkan, bila kunjungan tersebut dilakukan secara spontanitas karena saat ini kasus harian virus corona di ibu kota terus meningkat.

Bambang Kusumanto
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto

bermaksud memberikan semangat agar tenaga kesehatan yang bertugas melayani masyarakat tidak lelah untuk berbakti kepada nusa dan bangsa di masa pandemi ini,” ujar Bambang.

Mereka yang hadir yakni Guruh Tirta Lunggana, Syahroni, Habib Muhammad Alatas, Lukmanul Hakim, Farazandi Fidinansyah, Oman Rohman Rakinda dan Riano P Ahmad.

Direktur Utama RSUD Tarakan, Dian Ekawati mengungkapkan, jika petugas tenaga kesehatan, Dokter, Perawat, Apoteker, laboratorium, Radiologi dan IGD tetap bekerja meskipun dalam suasana libur akhir tahun.

"Ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Jakarta,” kata Dian.

Untuk masyarakat, ia berpesan, agar tetap memtuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan menghindari kerumunan, menggunakan masker, menjaga jarak dan cuci tangan setiap 15 menit supaya semakin sedikit transmisi yang ditularkan dari COVID-19. (Asp)

Baca Juga

Jokowi Ungkap Rencana Besar Pemerintah di Tahun 2021

#DPRD DKI Jakarta #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - 1 jam, 4 menit lalu
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan