PAN Nilai Pemasangan Iklan di Bioskop Jadi Kontradiktif Bagi Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 13 September 2018
PAN Nilai Pemasangan Iklan di Bioskop Jadi Kontradiktif Bagi Jokowi

Warganet memprotes iklan Jokowi di bioskop. Foto: Inilampung.com

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

erahPutih.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai pemasangan iklan soal keberhasilan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di bioskop adalah pilihan yang kurang pas dan kurang baik, bagi calon presiden petahana.

"Pemasangan iklan di bioskop dapat menjadi kontradiktif bagi Jokowi yang tampil lagi sebagai capres petahana," kata Yandri Susanto, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (13/9).

Menurut Yandri, Joko Widodo sebagai calon presiden petahana bisa melakukan apa saja, termasuk memasang iklan di bioskop melalui Kementerian Kominfo. Namun, di sisi lain, masyarakat khususnya penonton film di bioskop, bisa menilai dan memiliki penilaian sendiri terhadap iklan Presiden Joko Widodo.

Iklan Jokowi di bioskop

"Pemasangan iklan keberhasilan pemerintah di bioskop itu kurang baik dan kurang pas. Masyarakat yang ingin menyaksikan film harus melihat iklan lebih dulu. Ini memberikan penilaian yang kurang baik dari masyarakat," katanya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, dipilihnya bioskop sebagai sarana pemasangan iklan keberhasilan program pemerintah, menentukan kekurangcermatan dan kegagapan dari Joko Widodo dan timnya dalam memilih media untuk melakukan sosialisasi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinan Seto, menyampaikan tanggapan terkait banyaknya kritik terhadap penayangan iklan Pemerintah di bioskop. Menurut Ferdinan Seto, iklan yang disampaikan di bioskop adalah realisasi dari program Pemerintah, bukan bagian dari kampanye.

"Kementerian Kominfo tidak melakukan kampanye untuk capres," katanya.

Ferdinan menegaskan, apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, adalah menjalankan fungsi dan tugas yang sudah diamanahkan kepada kementeriannya untuk menjadi humas Pemerintah.

"Menyampaikan hasil kinerja Pemerintah kepada masyarakat luas, termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkominfo sebagai humas pemerintah," katanya.

Presiden Jokowi bertemu Ketua Parlemen Vietnam bersama delegasi kedua negara di Hanoi, Rabu (12/9). (Foto: BPMI)

Pemilihan bioskop sebagai media iklan pun, menurut dia, dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya bioskop dinilai lebih efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Menurut dia, bioskop memberikan ruang kepada publik untuk memasang iklan serta meningkatnya jumlah penonton di bioskop dinilai akan efektif jika iklan dipasang di layar lebar dengan kondisi penonton yang ada.

"Kami berkeyakinan, dengan memasang iklan di bioskop itu jauh lebih efektif, agar semakin banyak masyarakat menerima informasi terkait dengan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah saat ini," pungkasnya. (*)

#Partai Amanat Nasional #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
KPK tetapkan Dirut PT CMC Eko Yusanto & politikus PAN B. Daditama sebagai tersangka baru suap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Simak perannya!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan menjadi salah satu menteri yang paling banyak menerima instruksi presiden (inpres) maupun keputusan presiden (keppres).
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Presiden Prabowo Kasi Peringatan, Eddy Soeparno Tegaskan Menteri PAN Bekerja dengan Baik
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Putusan MK soal pemilu terpisah akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan sejumlah pejabat publik di daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
PAN Kaji Dampak Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Khawatirkan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Daerah
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Bagikan