PAN Mendua, Presiden Jokowi Tegaskan Koalisi Pemerintah Tetap Solid

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 21 Juli 2017
PAN Mendua, Presiden Jokowi Tegaskan Koalisi Pemerintah Tetap Solid

Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Presiden Joko Widodo mengungkapkan Partai Amanat Nasional (PAN) telah bertemu dengan dirinya sehari sebelum pengambilan keputusan RUU Pemilu, dan menyatakan tetap solid mendukung pemerintahan.

"Untuk PAN, supaya diketahui, sehari sebelumnya, sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya, mendukung," kata Presiden Jokowi seusai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7).

Ketika ditanya ihwal sikap politik PAN yang kerap berbeda dengan sikap pemerintah beserta sejumlah partai koalisi, Presiden menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja.

"Kita kan baik-baik saja, ada apa. Saya kan sudah sampaikan sehari sebelumnya kita sudah bertemu dan (PAN menyatakan) akan solid di partai pendukung pemerintah," tutur Presiden Jokowi.

Sedangkan saat ditanya apakah ada sanksi yang diberikan terhadap PAN karena perbedaan sikapnya, Presiden tidak menjawab.

Dalam Mukernas II PPP di Ancol, Presiden Jokowi memberikan amanahnya, antara lain terkait pemberantasan narkoba, di mana Presiden meminta aparat bertindak tegas terhadap pengedar narkoba, tidak terkecuali yang berkewarganegaraan asing.

"Pengedar yang dari asing kalau ada melawan sedikit langsung tembak saja," ucap Presiden Jokowi, menegaskan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya meredistribusi lahan milik negara yang luasnya jutaan hektare agar dapat didayagunakan demi kepentingan rakyat, dan pendirian pesantren.

Adapun hasil penting Mukernas II PPP, salah satunya memutuskan untuk kembali mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. (*)

#Koalisi Indonesia Hebat #Koalisi Merah Putih #Presiden Jokowi #RUU Pemilu #PAN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Jumlah dukungan masih akan dibahas di Panja RUU Pemilu.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Waka Komisi II DPR Sebut Usul Capres Didukung 2 Fraksi akan Dibahas di Panja RUU Pemilu
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan