PAN Mendua, Presiden Jokowi Tegaskan Koalisi Pemerintah Tetap Solid

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 21 Juli 2017
PAN Mendua, Presiden Jokowi Tegaskan Koalisi Pemerintah Tetap Solid

Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih - Presiden Joko Widodo mengungkapkan Partai Amanat Nasional (PAN) telah bertemu dengan dirinya sehari sebelum pengambilan keputusan RUU Pemilu, dan menyatakan tetap solid mendukung pemerintahan.

"Untuk PAN, supaya diketahui, sehari sebelumnya, sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya, mendukung," kata Presiden Jokowi seusai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7).

Ketika ditanya ihwal sikap politik PAN yang kerap berbeda dengan sikap pemerintah beserta sejumlah partai koalisi, Presiden menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja.

"Kita kan baik-baik saja, ada apa. Saya kan sudah sampaikan sehari sebelumnya kita sudah bertemu dan (PAN menyatakan) akan solid di partai pendukung pemerintah," tutur Presiden Jokowi.

Sedangkan saat ditanya apakah ada sanksi yang diberikan terhadap PAN karena perbedaan sikapnya, Presiden tidak menjawab.

Dalam Mukernas II PPP di Ancol, Presiden Jokowi memberikan amanahnya, antara lain terkait pemberantasan narkoba, di mana Presiden meminta aparat bertindak tegas terhadap pengedar narkoba, tidak terkecuali yang berkewarganegaraan asing.

"Pengedar yang dari asing kalau ada melawan sedikit langsung tembak saja," ucap Presiden Jokowi, menegaskan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya meredistribusi lahan milik negara yang luasnya jutaan hektare agar dapat didayagunakan demi kepentingan rakyat, dan pendirian pesantren.

Adapun hasil penting Mukernas II PPP, salah satunya memutuskan untuk kembali mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. (*)

#Koalisi Indonesia Hebat #Koalisi Merah Putih #Presiden Jokowi #RUU Pemilu #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang prorakyat.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Usulan yang dilontarkan Partai NasDem agar Wapres berkantor di IKN tidak mudah direalisasikan.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
DPR Bakal Lakukan Kodifikasi dan Kompilasi UU Paket Pemilu dan Partai Politik
Selain soal kodifikasi UU Pemilu, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional juga menjadi unsur yang dibahas dalam Peraturan DPR RI tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
DPR Bakal Lakukan Kodifikasi dan Kompilasi UU Paket Pemilu dan Partai Politik
Indonesia
Rencanakan Revisi UU MK, Politikus DPR Akui Banyak Pro dan Kontra
Upaya untuk memperbaiki UU tentang Mahkamah Konstitusi bukan hendak mengamputasi kewenangan MK. Pasalnya, kata dia, kewenangan MK sudah jelas diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juli 2025
Rencanakan Revisi UU MK, Politikus DPR Akui Banyak Pro dan Kontra
Indonesia
Alasan DPR Ngotot Dukung Pemisahan Pemilu Usai Putusan MK
Doli juga berpendapat bahwa pemilu serentak menimbulkan kerumitan dalam penyelenggaraan dan kejenuhan di masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 01 Juli 2025
Alasan DPR Ngotot Dukung Pemisahan Pemilu Usai Putusan MK
Indonesia
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, 5 UU Penting Terancam Berubah
Secara terpisah, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengonfirmasi bahwa rapat ini dilaksanakan secara mendadak pada Senin pagi
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Juni 2025
Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah,  5 UU Penting Terancam Berubah
Bagikan