PAN Mendua, Presiden Jokowi Tegaskan Koalisi Pemerintah Tetap Solid

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 21 Juli 2017
PAN Mendua, Presiden Jokowi Tegaskan Koalisi Pemerintah Tetap Solid

Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Presiden Joko Widodo mengungkapkan Partai Amanat Nasional (PAN) telah bertemu dengan dirinya sehari sebelum pengambilan keputusan RUU Pemilu, dan menyatakan tetap solid mendukung pemerintahan.

"Untuk PAN, supaya diketahui, sehari sebelumnya, sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya, mendukung," kata Presiden Jokowi seusai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7).

Ketika ditanya ihwal sikap politik PAN yang kerap berbeda dengan sikap pemerintah beserta sejumlah partai koalisi, Presiden menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja.

"Kita kan baik-baik saja, ada apa. Saya kan sudah sampaikan sehari sebelumnya kita sudah bertemu dan (PAN menyatakan) akan solid di partai pendukung pemerintah," tutur Presiden Jokowi.

Sedangkan saat ditanya apakah ada sanksi yang diberikan terhadap PAN karena perbedaan sikapnya, Presiden tidak menjawab.

Dalam Mukernas II PPP di Ancol, Presiden Jokowi memberikan amanahnya, antara lain terkait pemberantasan narkoba, di mana Presiden meminta aparat bertindak tegas terhadap pengedar narkoba, tidak terkecuali yang berkewarganegaraan asing.

"Pengedar yang dari asing kalau ada melawan sedikit langsung tembak saja," ucap Presiden Jokowi, menegaskan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya meredistribusi lahan milik negara yang luasnya jutaan hektare agar dapat didayagunakan demi kepentingan rakyat, dan pendirian pesantren.

Adapun hasil penting Mukernas II PPP, salah satunya memutuskan untuk kembali mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. (*)

#Koalisi Indonesia Hebat #Koalisi Merah Putih #Presiden Jokowi #RUU Pemilu #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Mantan Wali Kota Solo ini mendapatkan rumah pensiun hadiah dari negara di bangun di atas lahan seluas 12.000 meter persegi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN telah mengajukan penghentian gaji hingga fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya. Hal itu imbas dari kemarahan rakyat atas komentar keduanya.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
Indonesia
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Penonaktifan keduanya imbas dari pernyataan dan aksi joget Eko dan Uya Kuya di Gedung DPR yang memicu kemarahan rakyat.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
Indonesia
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan PDIP bersikap tidak masuk ke dalam kabinet, tetapi bakal mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang prorakyat.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Bagikan