PAN Mendua, Presiden Jokowi Tegaskan Koalisi Pemerintah Tetap Solid

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 21 Juli 2017
PAN Mendua, Presiden Jokowi Tegaskan Koalisi Pemerintah Tetap Solid

Presiden Jokowi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih - Presiden Joko Widodo mengungkapkan Partai Amanat Nasional (PAN) telah bertemu dengan dirinya sehari sebelum pengambilan keputusan RUU Pemilu, dan menyatakan tetap solid mendukung pemerintahan.

"Untuk PAN, supaya diketahui, sehari sebelumnya, sudah bertemu dengan saya. Sudah menyampaikan kepada saya, mendukung," kata Presiden Jokowi seusai menutup Mukernas II PPP di Ancol, Jakarta, Jumat (21/7).

Ketika ditanya ihwal sikap politik PAN yang kerap berbeda dengan sikap pemerintah beserta sejumlah partai koalisi, Presiden menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan PAN baik-baik saja.

"Kita kan baik-baik saja, ada apa. Saya kan sudah sampaikan sehari sebelumnya kita sudah bertemu dan (PAN menyatakan) akan solid di partai pendukung pemerintah," tutur Presiden Jokowi.

Sedangkan saat ditanya apakah ada sanksi yang diberikan terhadap PAN karena perbedaan sikapnya, Presiden tidak menjawab.

Dalam Mukernas II PPP di Ancol, Presiden Jokowi memberikan amanahnya, antara lain terkait pemberantasan narkoba, di mana Presiden meminta aparat bertindak tegas terhadap pengedar narkoba, tidak terkecuali yang berkewarganegaraan asing.

"Pengedar yang dari asing kalau ada melawan sedikit langsung tembak saja," ucap Presiden Jokowi, menegaskan.

Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah berupaya meredistribusi lahan milik negara yang luasnya jutaan hektare agar dapat didayagunakan demi kepentingan rakyat, dan pendirian pesantren.

Adapun hasil penting Mukernas II PPP, salah satunya memutuskan untuk kembali mencalonkan Presiden Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. (*)

#Koalisi Indonesia Hebat #Koalisi Merah Putih #Presiden Jokowi #RUU Pemilu #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
DPR Ingin UU Pemilu Tidak Lagi Digugat di MK
Komisi II DPR RI lebih berhati-hati dalam menyusun perubahan UU Pemilu agar tidak kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
DPR Ingin UU Pemilu Tidak Lagi Digugat di MK
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Politikus PDIP Usulkan Ambang Batas Berjenjang Dari Tingkat Daerah
Usulan Yusril yang menyebut ambang batas minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi di DPR RI, Said menilai angka tersebut belum ideal untuk representasi fraksi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Politikus PDIP Usulkan Ambang Batas Berjenjang Dari Tingkat Daerah
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Bagikan