PAN Ingin Pasangkan Airlangga Hartarto dengan Zulkifli Hasan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 09 Juli 2023
PAN Ingin Pasangkan Airlangga Hartarto dengan Zulkifli Hasan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak didaftarkan sebagai bakal Caleg pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dalam perbaikan dokumen administrasi persyaratan Bacaleg anggota DPR di KPU.

Pimpinannya itu bakal didorong kadernya menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga:

PDIP Akan Panggil Effendi Simbolon Imbas Pernyataan Dukung Prabowo

Ketua Badan pemenang Pemilu (Bappilu) PAN, Yandri Susanto mengatakan, untuk pencalonan Zulhas sebagai Cawapres sudah cukup masif. Apalagi berkomunikasi dengan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto untuk menghadapi Pilpres.

Terlebih, kata ia, Partai Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bersama dengan PPP. Namun PPP sudah lebih dulu mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres.

"Ya kalau Bang Zul kan sudah sering ketemu sama Pak Airlangga, sudah nyambung, kemudian KIB sudah lama terbentuk," kata Yandri di Jakarta, Minggu (9/7).

Ia menegaskan, partainya bersama Partai Golkar telah memenuhi ambang batas presiden (Presidential Threshold) pada Pemilu 2024, bila nantinya bersama.

"Jadi saya kira, kedua partai ini dari sisi komunikasi ataupun kelengkapan presidential threshold ga ada masalah," urainya.

Anggota DPR ini menerangkan, PAN mempunyai tiga skenario dalam Pilpres 2024 nanti antara lain pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir, Ganjar Pranowo-Erick Thohir dan Airlangga Hartarto-Zulkifli Hasan.

"Tinggal apakah benar, ini benar-benar terwujud ya belum tahu. Karena kita kan ada opsi lain," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Satpol PP Copot Puluhan Spanduk Bernada Provokatif di Solo

#Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan