Paket Kebijakan II untuk Dorong Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 28 September 2015
Paket Kebijakan II untuk Dorong Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Kerja saat membacakan paket ekonomi Tahap I September 2015 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). (Foto Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu dekat kembali akan meluncurkan Paket Deregulasi. Setelah Paket Kebijakan Tahap I September 2015 pada 9 September lalu, Paket Kebijakan Tahap II untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempermudah perizinan bagi investor asing. 

"Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9) seperti dinukil dari laman Setkab.go.id.

Pramono menambahkan, Presiden mencatat maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kondisi ekonomi yang sedang melemah. Dikatakan, paradigma PHK harus diubah dengan menyerap tenaga kerja ketika menghadapi situasi seperti sekarang. 

"Nantinya akan ada pengumuman secara resmi oleh pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan yang lain-lain berkaitan dengan apa yang akan dilakukan,” terang Pramono.

Dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Tahap II ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi kita untuk membuka dunia usaha atau lapangan kerja baru.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perhubungan Ignasiua Jonan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. (Luh)

Baca Juga:

  1. Menteri Darmin Pastikan Presiden Segera Umumkan Paket Kebijakan II
  2. Paket Ekonomi Jokowi Bukan Solusi Jangka Pendek
  3. Ekonom Indef: Paket Ekonomi Jokowi Salah Sasaran
  4. Inilah Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Tahap I
  5. Pengumuman Paket Ekonomi Beri Sentimen Positif IHSG

 

 

#Paket Deregulasi #Paket Kebijakan Tahap II #Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK #Pramono Anung #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono bakal Ubah Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya
Rencana membuat Hutan Raya Jakarta diperkirakan membutuhkan puluhan hektare.
Dwi Astarini - 1 jam, 1 menit lalu
Gubernur Pramono bakal Ubah Hutan Kota UI Jadi Kebun Raya
Indonesia
Pramono Undang Gubernur Tokyo hingga Wali Kota New York ke Perayaan 500 Tahun Jakarta
Pramono Anung menyiapkan perayaan 500 tahun Jakarta sepanjang 2027. Gubernur Tokyo dan Wali Kota New York masuk daftar undangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Pramono Undang Gubernur Tokyo hingga Wali Kota New York ke Perayaan 500 Tahun Jakarta
Indonesia
Rayakan 5 Abad Jakarta, Pramono Anung Siap Boyong PSG ke JIS dan GBK?
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan pesta 5 abad Kota Jakarta pada 2027 dengan mengundang klub sepak bola ibu kota dunia hingga konser megah di JIS dan GBK.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 November 2026
Rayakan 5 Abad Jakarta, Pramono Anung Siap Boyong PSG ke JIS dan GBK?
Indonesia
Pramono Kaji Usulan SLB Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Disdik mengkaji usulan SLB masuk program sekolah gratis. Pemprov juga menargetkan tambahan 100 sekolah pada Juli 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Pramono Kaji Usulan SLB Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta
Indonesia
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Mendagri Tito Karnavian meminta gubernur merampungkan penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Lalu, UMK diberi tenggat hingga 26 November 2026.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
Mendagri Tito Minta Gubernur Tetapkan UMP 2027 Paling Lambat 21 November 2026, UMK Menyusul
Indonesia
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Pemerintah DKI membutuhkan hutan kota tersebut untuk dikelola guna menambah ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Ubah Wajah Pasar Senen, Proyek MRT Fase Barat-Timur Segara Ditandatangani Gubernur Pramono
Kehadiran MRT nantinya akan melengkapi integrasi transportasi di kawasan Pasar Senen. Apalagi, kawasan Pasar Senen sudah dilayani kereta rel listrik (KRL), Transjakarta, hingga terminal bus.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Ubah Wajah Pasar Senen, Proyek MRT Fase Barat-Timur Segara Ditandatangani Gubernur Pramono
Bagikan