Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Oktober 2015
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Kerja saat membacakan paket ekonomi Tahap I September 2015 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). (Foto Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah hari ini (22/10) resmi mengeluarkan Paket Kebijakan ekonomi tahap V, di Istana Kepresidenan, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V ini bukan paket kebijakan yang terakhir, tetapi akan dilanjutkan dengan paket deregulasi lainnya.

"Presiden sudah sampaikan secara terbuka akan ada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI , Tahap VII, Tahap Seratus, bahkan sampai Tahap Dua Ratus," tuturnya, di Jakarta, Kamis, (22/10).

Kata Pramono, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan industri tidak akan ada artinya apabila pemerintah gagal membuka lapangan kerja yang banyak dan signifikan bagi masyakat Indonesia.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin membuka lapangan kerja," pungkas Pramono.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V diluncurkan usai rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Jokowi. Hadir dalam rapat itu, di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Untuk diketahui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V ini dikatakan lebih fokus kepada insentif potongan pajak penghasilan (PPh), dalam aksi revaluasi aset.(rfd)

Baca Juga:

  1. Paket kebijakan Ekonomi Tahap IV Sentuh Tenaga Kerja
  2. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hanya Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah
  3. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Perluas Penerima KUR
  4. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jaga Surplus Neraca Perdagangan
  5. Tolak Kebijakan Ekonomi Jilid IV, 2000 Buruh Demo
#Pramono Anung #Presiden Jokowi #Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV #Paket Kebijakan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Malu Gubernur Pramono Roboh SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Dibiarkan Selama 2 Tahun
Politikus PDI Perjuangan ini tegaskan, berbagai cara bakal dilakukan agar SDN 09 Kebayoran Lama bisa kembali digunakan untuk ruang belajar mengajar.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
Malu Gubernur Pramono Roboh  SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Dibiarkan Selama 2 Tahun
Indonesia
Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Naik Sekitar 9,7 Persen, Tercatat 230,8 Juta Penumpang di Juni 2026
Pemprov DKI terus meningkatkan layanan transportasi publik dan infrastruktur pendukung yang semakin baik dan terintegrasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Naik Sekitar 9,7 Persen, Tercatat 230,8 Juta Penumpang di Juni 2026
Indonesia
Dalam 6 Bulan, Pemprov Jakarta Berhasil Kumpulkan Duit Rp 29,29 Triliun Buat Pembangunan
Pemprov DKI juga memperkuat kualitas tenaga kerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti perluasan kesempatan kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Dalam 6 Bulan, Pemprov Jakarta Berhasil Kumpulkan Duit Rp 29,29 Triliun Buat Pembangunan
Indonesia
Perbaikan JPO Tendean yang Capai Rp 6 Miliar, Salah Satunya Pakai Dana KLB
Gubernur Pramono Anung meminta agar proses pembangunan dilakukan secepatnya.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Perbaikan JPO Tendean yang Capai Rp 6 Miliar, Salah Satunya Pakai Dana KLB
Indonesia
Jadi Daerah Pertama, Surat Utang Jakarta Memiliki Tenor 7 Tahun
Apabila pelaksanaannya berhasil karena pertama kali obligasi daerah yang diluncurkan di republik ini.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Jadi Daerah Pertama, Surat Utang Jakarta Memiliki Tenor 7 Tahun
Indonesia
Baru Tahu SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Rusak Parah, Pramono Janji Segera Dibangun
Pramono mengaku baru tahu kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 rusak parah setelah video yang merekam keadaan sekolah negeri itu viral di media sosial.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Baru Tahu SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Rusak Parah, Pramono Janji Segera Dibangun
Indonesia
Kemarau Panjang, Pramono Minta Setiap RW Miliki Alat Pemadam Api Ringan
Selain memperkuat langkah antisipasi dari pemerintah, Pramono meminta masyarakat turut berperan aktif mencegah kebakaran dengan lebih berhati-hati dalam beraktivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
Kemarau Panjang, Pramono Minta Setiap RW Miliki Alat Pemadam Api Ringan
Indonesia
Kembali Minta Tawuran di Jakarta Dihentikan, Pramono: Energi Anak Muda Harus Dialihkan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali meminta aksi tawuran di Jakarta dihentikan. Pemprov DKI menyiapkan fasilitas publik untuk kegiatan positif.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Kembali Minta Tawuran di Jakarta Dihentikan, Pramono: Energi Anak Muda Harus Dialihkan
Indonesia
JPO Tendean Dibongkar, Pramono Usulkan Zebra Cross Sementara untuk Pejalan Kaki
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyiapkan zebra cross sementara di JPO Tendean.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
JPO Tendean Dibongkar, Pramono Usulkan Zebra Cross Sementara untuk Pejalan Kaki
Indonesia
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Pemprov DKI Jakarta mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran akibat berkurangnya pasokan. TPID diminta mengecek penyebab dan menyiapkan solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Harga Sayuran Naik akibat Pasokan Berkurang, Pemprov DKI Siapkan Langkah Penanganan
Bagikan