Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 22 Oktober 2015
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir

Presiden Joko Widodo didampingi para menteri Kabinet Kerja saat membacakan paket ekonomi Tahap I September 2015 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). (Foto Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah hari ini (22/10) resmi mengeluarkan Paket Kebijakan ekonomi tahap V, di Istana Kepresidenan, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V ini bukan paket kebijakan yang terakhir, tetapi akan dilanjutkan dengan paket deregulasi lainnya.

"Presiden sudah sampaikan secara terbuka akan ada Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VI , Tahap VII, Tahap Seratus, bahkan sampai Tahap Dua Ratus," tuturnya, di Jakarta, Kamis, (22/10).

Kata Pramono, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan industri tidak akan ada artinya apabila pemerintah gagal membuka lapangan kerja yang banyak dan signifikan bagi masyakat Indonesia.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin membuka lapangan kerja," pungkas Pramono.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V diluncurkan usai rapat terbatas bidang ekonomi yang dipimpin Presiden Jokowi. Hadir dalam rapat itu, di antaranya, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Maritim Rizal Ramli, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Untuk diketahui Paket Kebijakan Ekonomi Jilid V ini dikatakan lebih fokus kepada insentif potongan pajak penghasilan (PPh), dalam aksi revaluasi aset.(rfd)

Baca Juga:

  1. Paket kebijakan Ekonomi Tahap IV Sentuh Tenaga Kerja
  2. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hanya Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah
  3. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Perluas Penerima KUR
  4. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jaga Surplus Neraca Perdagangan
  5. Tolak Kebijakan Ekonomi Jilid IV, 2000 Buruh Demo
#Pramono Anung #Presiden Jokowi #Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV #Paket Kebijakan Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Program ini akan dilaksanakan sebagai bantalan sosial untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Pemprov Buka 2.843 Lowongan Program Padat Karya, Gajinya UMP DKI
Indonesia
Gubernur Pramono bakal Lakukan Penyesuaian Tarif Transjabodetabek
Subsidi yang diberikan Jakarta untuk transportasi umum ke wilayah penyangga Ibu Kota itu dinilai terlalu besar.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Gubernur Pramono bakal Lakukan Penyesuaian Tarif Transjabodetabek
Indonesia
RSUD Tebet dan Cempaka Putih Gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing
Program ini telah berlangsung sejak tahun lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 03 Juni 2026
RSUD Tebet dan Cempaka Putih Gelar Operasi Gratis Bibir Sumbing
Indonesia
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Pramono membawa suara kawasan ESEAO ke panggung internasional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
Pramono Anung Pimpin C40 Cities, Jakarta Siap Guncang Dunia Lewat Revolusi Iklim Global
Indonesia
Pramono Perpanjang LRT Jakarta ke Dukuh Atas, Jakpro Ungkap Dampak Ekonominya
LRT Jakarta akan diperpanjang hingga Dukuh Atas. Jakpro pun mendukung rencana tersebut, yang bisa berdampak pada ekonomi.
Soffi Amira - Kamis, 21 Mei 2026
Pramono Perpanjang LRT Jakarta ke Dukuh Atas, Jakpro Ungkap Dampak Ekonominya
Indonesia
Pramono Anung Berangkat Haji, Rano Karno Pimpin Jakarta Sementara
Gubernur Jakarta Pramono Anung bertolak ke Arab Saudi untuk ibadah haji hingga 1 Juni 2026. Selama itu, pemerintahan DKI dipimpin sementara oleh Rano Karno.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Pramono Anung Berangkat Haji, Rano Karno Pimpin Jakarta Sementara
Indonesia
Gubernur Pramono Tindak Tegas Ordal Jual Beli Kartu Layanan Gratis Transportasi Jakarta
Program itu hanya diperuntukkan bagi 15 golongan masyarakat agar bisa mengakses transportasi umum di Jakarta secara gratis.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Gubernur Pramono Tindak Tegas Ordal Jual Beli Kartu Layanan Gratis Transportasi Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global
Kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, harus tetap menjadi prioritas utama.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Gubernur Pramono Lantik 884 Pejabat, Ingatkan Gerak Cepat Antisipasi Perubahan di Tengah Gejolak Global
Indonesia
Pramono Dukung PP Tunas, Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Akses Medsos
Gubernur DKI mendukung penerapan PP Tunas untuk melindungi anak di ruang digital. Pemerintah juga mendorong pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Pramono Dukung PP Tunas, Anak di Bawah 16 Tahun Bakal Dibatasi Akses Medsos
Indonesia
Pramono Larang Jual Hewan Kurban di Trotoar Jakarta, Pastikan Stok Sapi dan Kambing Aman
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang penjualan hewan kurban di trotoar dan ruang publik jelang Idul Adha 2026. Stok sapi dan kambing dipastikan aman.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Pramono Larang Jual Hewan Kurban di Trotoar Jakarta, Pastikan Stok Sapi dan Kambing Aman
Bagikan