Pakar Tata Kota Ragukan Kualitas Kader PKS Calon Wagub DKI

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 06 November 2018
Pakar Tata Kota Ragukan Kualitas Kader PKS Calon Wagub DKI

Rapat antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga meragukan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bakal menduduki kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Alasannya, nama-nama kader partai berlambang padi dan kapas itu kurang memahami Ibukota Jakarta.

"Persoalannya saya ragu apakah cawagub-cawagub yang diajukan memahami persoalan DKI," kata Nirwono, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (6/11).

Menurut Nirwono, perebutan kursi orang nomor 2 di DKI ini lebih berbau politis ketimbang memilih Wagub yang benar-benar serius dalam membenahi permasalahan di Ibu kota. "Iya, lebih banyak faktor politisnya daripada memilih Wagub yang benar-benar kompeten membantu tugas gubernur dan mempercepat pembangunan di DKI," tuturnya

Nirwono beranggapan perdebatan antara Gerindra dan PKS selama ini dalam memilih DKI 2 hanya dipandang buruk dan akan menjadi boomerang tersendiri bagi kedua parpol.

"Kalau tidak, maka ini akan menjadi contoh buruk hanya sekadar rebutan kursi Wagub saja, yang justru kurang menguntungkan bagi kedua partai tersebut dalam pileg mendatang," ungkapnya.

anies
Gubernur DKI Anies Baswedan. (MP/Asropih)

Partai Gerindra sepenuhnya telah menyerahkan kursi Wagub DKI Jakarta kepada PKS. Namun calon kandidat harus melaksanakan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test.

Kesepakatan itu diputuskan saat rapat antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) kemarin.

Dengan penyerahan kursi Wagub ke PKS, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan, PKS sekuat tenaga akan memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 mendatang. "Yang jelas Prabowo-Sandi harus kita menangkan clear," kata Syakir di Jakarta, Senin (5/11) malam. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan