Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Umum DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Ma'arif mengkritik rencana sertifikasi ulama oleh pemerintah maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut dia, tak masalah ulama tak disertifikasi.
“Tanpa sertifikat tentu tak akan menjadi masalah, toh banyak ulama dulu tanpa sertifikat tuh,” kata Slamet, Jumat (22/11).
Baca Juga:
Menurut Slamet, label ulama sejatinya bukan produk pemerintah, melainkan sudut pandang dari umat. “Jadi tanpa sertifikat kalau umat bilang dia ulama mau apa, kan yang sebut ulama itu umat bukan pemerintah,” ujarnya.
Jika konteksnya hanya soal pembinaan semata tidak menjadi soal. Akan tetapi ketika menjadi kewajiban dan dianggap sebagai standarisasi label ulama di Indonesia, ia menentangnya.
“Mungkin upayanya lebih pada pembinaan pada Dai-dai,” imbuhnya.
Perlu diketahui, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyelenggarakan kegiatan Standardisasi Dai di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, Senin (18/11).
Kegiatan ini bertujuan mengembangkan kompetensi para dai atau daiyah sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kegiatan ini juga untuk merespons masalah-masalah yang sedang dialami umat saat ini.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membentuk wadah pendidikan yang dapat mendidik dan mengembangkan kemampuan para dai atau daiyah sehingga dapat merespons perkembangan zaman dan dapat menyelesaikan problematika umat, khususnya dalam konteks keindonesiaan.
Baca Juga:
Tips Aman Menghadapi Mertua 'Rese' dalam Kehidupan Pernikahan
Karena itu diharapkan pelatihan ini dapat melahirkan dai-dai yang memiliki kemampuan yang memadai baik dari aspek pengetahuan agama maupun pengetahuan di amima sosial yang dilatari oleh semangat Islam wasathiyyah dan wawasan kebangsaan. (Knu)
