OTT di Pamekasan Terkait Dana Desa?

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 02 Agustus 2017
OTT di Pamekasan Terkait Dana Desa?

Satpam melintas di depan ruang Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pamekasan yang disegel KPK, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (2/8). (ANTARA/Saiful Bahri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya dan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.

Diduga, operasi senyap KPK di sana berkaitan dengan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2015-2016.

"Kami sedang mendalami proses hukum di sana dan juga hal lain menjadi penyebab terkait dana desa," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/8)

Tak hanya mereka berdua, Kepala Inspektorat Pamekasan Sucipto Utomo serta dua orang stafnya, Kepala Seksi Intel Kejari Pamekasan Sugeng, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pamekasan Eka Hermawan dan dua staf Kejari Pamekasan juga turut terjaring dalam OTT.

Selain itu, tim Satgas KPK juga turut mengamankan Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu Agus dan Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo Muhammad Ridwan.

"Jadi ada lebih dari tujuh orang yang diamankan untuk tahap pertama ini. Kami lakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum statusnya dilanjutkan," jelas dia.

Meski demikian, Febri belum bisa menyampaikan lebih jauh mengenai kasus yang sedang ditangani Kejari Pamekasan yang berujung dengan operasi tangkap tangan ini.

"Secara spesifik belum bisa sampaikan saat ini, informasi akan update lagi karena tim masih di lapangan. Nanti waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut, menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan di Jawa Timur," pungkas Febri.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi dana desa ini sudah mencuat sejak tahun lalu, dan ditangani Polres Pamekasan. Polisi ketika itu mencium praktik korupsi dalam pencairan dana desa di Kecamatan Proppo.

Pada tahun lalu, dana desa Kecamatan Proppo mencapai Rp 13 miliar, untuk semua desa yang ada di wilayah itu. Akan tetapi dalam pencairannya, koordinator aparat desa melakukan pemotongan Rp 950 juta dengan dalih untuk uang pengamanan.

Jumlah total dana desa di Kabupaten Pamekasan pada 2016 sebesar Rp 121 miliar untuk 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. (Pon)

Baca juga berita lain terkait dana desa di: Ganjar Ingatkan Pengelolaan Dana Desa Transparan

#Operasi Tangkap Tangan #Komisi Pemberantasan Korupsi #Dana Desa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
KPK menduga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena menerima gratifikasi dengan total Rp 11,14 miliar sepanjang 2023 hingga 2026.
Frengky Aruan - Selasa, 22 September 2026
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena Diduga Terima Gratifikasi Rp 11,14 Miliar
Indonesia
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Presiden mencontohkan masih adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Indonesia
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Prabowo mempertanyakan mengapa kebutuhan dasar masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran ke daerah dan desa
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Indonesia
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
KPK Gelar OTT, Diduga Pejabat Kantor Pertanahan Diciduk
Indonesia
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Ketua KPK Setyo Budiyanto menutup rapat konstruksi perkara dan barang bukti yang disita dalam OTT terhadap pejabat Unsoed tersebut.
Frengky Aruan - Jumat, 21 Agustus 2026
Gelar OTT, KPK Tangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman
Indonesia
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
KPK menegaskan tidak ada OTT di Kabupaten Bogor terkait beredarnya isu 6 orang terjaring operasi senyap.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 Agustus 2026
KPK Bantah Isu OTT Bogor, Hanya Minta Keterangan Sejumlah Pihak
Indonesia
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Massa membakar sejumlah kantor Pemkab Puncak di Ilaga, Papua Tengah, akibat protes penyaluran dana desa tahap I 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Indonesia
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Kepala Daerah Terjaring OTT KPK Terus Bertambah, Komisi II DPR Bakal Ubah Remunerasi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Banggar DPR menyoroti tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai nasibnya sama seperti BGN.
Soffi Amira - Selasa, 30 Juni 2026
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Bagikan