Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Orang Dekat Jokowi Jadi Penjamin 11 Tersangka Perusakan Gedung Kemendagri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 16 Oktober 2017
Orang Dekat Jokowi Jadi Penjamin 11 Tersangka Perusakan Gedung Kemendagri

Kondisi kantor Kemendagri usai diserang Barisan Merah Putih Tolikara, Papua, Rabu (11/10). (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kuasa hukum 11 tersangka pelaku penyerangan sekaligus perusakan Gedung Kementerian Dalam Negeri Suhardi Somomoeljono bersama Ketua Barisan Merah Putih Wati Martha Kogoya mengajukan penangguhan penahanan ke penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Suhardi menjelaskan 11 orang tersangka diyakini tidak akan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.

"Tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan," ujar Suhardi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (16/10).

Dalam surat penangguhan penahanan yang diajukan, Asisten Staf Khusus Presiden Riyan Sumindar dan Staf Khusus Presiden Joko Widodo, yang juga kepala suku besar di Papua Lenis Kogoya menjadi penjamin. Mereka menjamin para tersangka itu tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Yang tertulis penjaminnya, Asisten Staf Khusus, dia juga kepala suku besar, Lenis Kagoya. Ini enggak main-main lah," jelas Suhardi.

Aksi penyerangan ke Gedung Kemendagri merupakan akumulasi dari proses penyelesaian sengketa Pilkada di Kabupaten Tolikara, Papua, yang tak kunjung tuntas. Bahkan, dianggap tidak adil.

Selama tiga bulan sengketa, tidak ada penyelesaian maupun penjelasan tertulis dari pihak pemerintah, dalam hal ini Kemendagri. Sehingga, muncul berbagai macam penafsiran berujung protes keras dari masyarakat Tolikara.

Mereka nekat berangkat ke Jakarta dan menyambangi Gedung Kemendagri untuk menuntut keadilan hingga akhirnya berujung ricuh dan bentrokan.

"Kalau enggak terjadi hal luar biasa di Papua, enggak mungkin sampai ke Jakarta, itu yang dikhawatirkan. Di Tolikara benar-benar luar biasa, sulit mencari data di lapangan, bahkan di Tolikara dan Lanny Jaya saya tidak sampai ke sana karena takut dipanah," jelas Suhardi. (Ayp)

Baca juga berita terkait perusakan Kantor Kemendagri dalam artikel: Koordinator Pelaku Perusakan Gedung Kemendagri Dibebaskan

#Kemendagri #Pilkada Tolikara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Rentetan OTT terhadap tiga bupati dalam sebulan menjadi sorotan DPR. Eka Widodo mendesak Kemendagri memperkuat pembinaan, pengawasan, dan pendidikan antikorupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Komisi II DPR Minta Kemendagri Perkuat Pembinaan Kepala Daerah Usai 3 Bupati Terjaring OTT KPK
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Kemendagri menegaskan bahwa e-KTP tetap diperlukan untuk check-in hotel. Sebelumnya, beredar kabar bahwa check-in hotel tak membutuhkan e-KTP.
Soffi Amira - Selasa, 12 Mei 2026
Heboh Check In Hotel tak Perlu Pakai e-KTP, Kemendgari Beri Penjelasan
Indonesia
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Saat kebakaran terjadi, Agus berada di lantai tiga Gedung D bersama puluhan ASN lain yang sedang rapat.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 April 2026
Detik-Detik ASN Kemendagri Terobos Api di Tangga Darurat Kantor Demi Nyawa
Dunia
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Kebakaran yang melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (20/4), turut merembet ke rumah warga sekitar.
Wisnu Cipto - Senin, 20 April 2026
Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman, Sumber Api di Lantai 2
Indonesia
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan pertama kali diterima petugas pemadam kebakaran pada pukul 13.38 WIB dari warga melalui Pos GulkarMat.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Kantor Kemendagri di Pasar Minggu Kebakaran, tak Ada Korban Jiwa
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Humas KemenPAN-RB menjelaskan sejauh ini tidak ada aturan soal sanksi bagi instansi pusat atau daerah yang tidak mematuhi ketentuan dalam SE.
Dwi Astarini - Rabu, 08 April 2026
ASN tak Jalankan WFH Tiap Jumat enggak bakal Disanksi, cuma Dikasi Peringatan
Indonesia
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
pelaksanaan WFH ditujukan untuk mendorong tercapainya transformasi budaya kerja ASN daerah yang efektif dan efisien.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 April 2026
Pemda Sudah Bisa Terapkan WFH Bagi ASN Daerah
Indonesia
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Pada beberapa tahun sebelumnya penerimaan praja yang relatif kecil berdampak pada beban mengajar dosen.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Maret 2026
Dosen Kekurangan Beban Mengajar, IPDN Minta Penerimaan Praja Baru 1.410 Orang
Bagikan