Operasi Perburuan Kelompok Separatis di Papua Bakal Lebih Humanis

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 10 Januari 2022
Operasi Perburuan Kelompok Separatis di Papua Bakal Lebih Humanis

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan. Foto: Mabes Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri mengganti nama Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz, setelah masa operasi menjaga keamanan ketertiban masyarakat di Papua tersebut berakhir pada 25 Januari 2022.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan, saat ini rencana operasi sedang disusun untuk membedakan cara bertindak Operasi Nemangkawi.

Baca Juga

Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua

"Nanti Operasi Nemangkawi ini berakhir dan namanya diganti menjadi Operasi Damai Cartenz 2022," kata Ramadhan kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/1).

Ramadhan menjelaskan, cara bertindak yang dikedepankan dalam Operasi Damai Cartenz mengedepankan soft approach yakni mengutamakan upaya persuasif dan preemtif.

Anggota Polri yang bertugas dalam operasi tersebut mengedepankan fungsi intelijen, fungsi bimas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain, yakni fungsi preventif, Sabhara, dan penegakkan hukum.

"Jadi penegakkan hukum itu sebagai fungsi pendukung," ujar Ramadhan.

Sebelum berakhir masa Operasi Nemangkawi 2022, bagian Operasi Polri tengah menyusun rencana operasi dan rencana anggaran.

Baca Juga

Polda Papua Barat Tegaskan Pembakaran PT BKI Bukan oleh Kelompok Separatis

Termasuk jumlah personel yang dilibatkan dalam operasi menjaga keamanan Papua dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Rencananya Operasi Damai Cartenz nantinya di bawah kendali Kapolda Papua. Selain mengedepankan upaya preventif, operasi tersebut didukung Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum).

Sebelumnya, Operasi Nemangkawi tahap II berakhir pada 31 Desember 2021. Polri sempat memperpanjang masa Operasi Nemangkawi hingga 25 Januari 2022.

Perpanjangan selama 25 hari tersebut untuk mempersiapkan Operasi Nemangkawi menjadi operasi kewilayahan yang dipimpin oleh Kapolda Papua.

Pola operasi tersebut diubah dengan mengedepankan pola kesejahteraan masyarakat.

Untuk diketahui pengubahan nama operasi kepolisian juga pernah terjadi di Poso, yakni dari nama Operasi Tinambalo menjadi Operasi Madago Raya. (Knu)

Baca Juga

Kejagung Bentuk Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua

#Polri #Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Mabes Polri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Indonesia
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo beserta tim melakukan lawatan dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi pada Jumat (22/5) di Kantor PSS, Kota Riyadh, Arab Saudi.
Frengky Aruan - Minggu, 24 Mei 2026
Wakapolri Terbang ke Arab Saudi, Memastikan Jemaah Calon Haji Indonesia Dapat Perlindungan Ekstra
Indonesia
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri membongkar bandar besar dan dugaan beking aparat usai penggerebekan kampung narkoba di Samarinda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Kampung Narkoba di Samarinda Digerebek, DPR Desak Penindakan Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Menteri HAM Natalius Pigai menolak instruksi Kapolda Lampung soal tembak di tempat pelaku begal. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Mati Tanpa Proses Hukum
Indonesia
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Wakapolri mengungkap pola baru terorisme dan ekstremisme yang kini berkembang melalui ruang digital. Polri juga menyoroti ratusan anak terpapar radikalisme di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Waspada! Paham Ekstremisme dan Terorisme Kini Menyebar Lewat Algoritma Digital
Indonesia
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Linda dilaporkan Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu atas dugaan penggunaan surat palsu terkait dengan penyitaan barang miliknya oleh Komisi Antirasuah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Linda Susanti Minta Proses Hukum Adil dalam Kasus Laporan Deputi KPK
Bagikan