Operasi Perburuan Kelompok Separatis di Papua Bakal Lebih Humanis

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 10 Januari 2022
Operasi Perburuan Kelompok Separatis di Papua Bakal Lebih Humanis

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan. Foto: Mabes Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri mengganti nama Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz, setelah masa operasi menjaga keamanan ketertiban masyarakat di Papua tersebut berakhir pada 25 Januari 2022.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan, saat ini rencana operasi sedang disusun untuk membedakan cara bertindak Operasi Nemangkawi.

Baca Juga

Pendekatan yang Akan Digunakan Pemerintah Atasi Masalah di Papua

"Nanti Operasi Nemangkawi ini berakhir dan namanya diganti menjadi Operasi Damai Cartenz 2022," kata Ramadhan kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/1).

Ramadhan menjelaskan, cara bertindak yang dikedepankan dalam Operasi Damai Cartenz mengedepankan soft approach yakni mengutamakan upaya persuasif dan preemtif.

Anggota Polri yang bertugas dalam operasi tersebut mengedepankan fungsi intelijen, fungsi bimas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain, yakni fungsi preventif, Sabhara, dan penegakkan hukum.

"Jadi penegakkan hukum itu sebagai fungsi pendukung," ujar Ramadhan.

Sebelum berakhir masa Operasi Nemangkawi 2022, bagian Operasi Polri tengah menyusun rencana operasi dan rencana anggaran.

Baca Juga

Polda Papua Barat Tegaskan Pembakaran PT BKI Bukan oleh Kelompok Separatis

Termasuk jumlah personel yang dilibatkan dalam operasi menjaga keamanan Papua dari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Rencananya Operasi Damai Cartenz nantinya di bawah kendali Kapolda Papua. Selain mengedepankan upaya preventif, operasi tersebut didukung Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum).

Sebelumnya, Operasi Nemangkawi tahap II berakhir pada 31 Desember 2021. Polri sempat memperpanjang masa Operasi Nemangkawi hingga 25 Januari 2022.

Perpanjangan selama 25 hari tersebut untuk mempersiapkan Operasi Nemangkawi menjadi operasi kewilayahan yang dipimpin oleh Kapolda Papua.

Pola operasi tersebut diubah dengan mengedepankan pola kesejahteraan masyarakat.

Untuk diketahui pengubahan nama operasi kepolisian juga pernah terjadi di Poso, yakni dari nama Operasi Tinambalo menjadi Operasi Madago Raya. (Knu)

Baca Juga

Kejagung Bentuk Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua

#Polri #Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) #Mabes Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan