OK OCE di Jakarta Gagal, PDIP: Apa Pantas Dibawa ke Tingkat Nasional?

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 27 Desember 2018
OK OCE di Jakarta Gagal, PDIP: Apa Pantas Dibawa ke Tingkat Nasional?

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat membuka gerai OK OCE Mart. Foto: ok-oce.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship atau OK OCE yang digagas Anies-Sandi saat kampanye Pilgub Jakarta 2017 ternyata tidak berjalan baik.

Ketidakjelasaan program andalan Anies-Sandi ini mendapatkan sorotan tajam dari Sekretaris PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo.

Menurut Dwi, di penghujung tahun, program ini tetap tak mampu mencapai tujuannya untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga di setiap Kecamatan.

OK OCE Mart. Foto: ANTARA

Sampai dengan 24 November lalu, data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kategori lzin Usaha Mikro dan Kecil yang telah diterbitkan baru sebanyak 27.223 izin.

"Itu terdiri dari Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebanyak 10.820 izin, dan 16.403 merupakan SIUP Mikro, SIUP Kedl, SP-PIRT dan SKU. Dari data IUMK yang diterbitkan baru berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 19.387 orang," ujar Dwi saat konferensi pers bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2018', di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/12).

Janjinya sejak diluncurkan, kata Dwi, program OK OCE diharapkan mampu melahirkan 40 ribu pengusaha baru di Jakarta setiap tahunnya. Namun, hingga kini PDIP melihat belum mengetahui antusiasme warga untuk mendaftarkan diri menjadi anggota OK OCE, mengingat situs resminya sedang rusak dan dalam tahap pemeliharaan.

OK OCE. Foto: ANTARA

"Jika seperti ini kondisinya apa layak gerakan yang katanya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan ini dibawa ke tingkat nasional? Sementara yang kita tahu dan saksikan bersama faktanya banyak geral OK OCE di Jakarta yang tutup," ungkapnya.

Dengan demikian, PDIP menyarankan, ada baiknya Gubernur Anies menghapus dan mengganti program OK OCE dengan program lain, sama seperti yang dilakukan pada OK OTrip.

"Menurut kami semenjak OK OCE ditinggal Sandi kini tidak ada lagi yang mengawasi pelaksanaannya. Sementara masih ada sejumlah SKPD yang menganggarkan di APBD untuk pelatihan-pelatihan OK OCE yang tak jelas arah dan tujuannya," tutupnya. (Asp)

#PDIP #OK OCE
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan