OK OCE di Jakarta Gagal, PDIP: Apa Pantas Dibawa ke Tingkat Nasional?

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 27 Desember 2018
OK OCE di Jakarta Gagal, PDIP: Apa Pantas Dibawa ke Tingkat Nasional?

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat membuka gerai OK OCE Mart. Foto: ok-oce.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship atau OK OCE yang digagas Anies-Sandi saat kampanye Pilgub Jakarta 2017 ternyata tidak berjalan baik.

Ketidakjelasaan program andalan Anies-Sandi ini mendapatkan sorotan tajam dari Sekretaris PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo.

Menurut Dwi, di penghujung tahun, program ini tetap tak mampu mencapai tujuannya untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga di setiap Kecamatan.

OK OCE Mart. Foto: ANTARA

Sampai dengan 24 November lalu, data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kategori lzin Usaha Mikro dan Kecil yang telah diterbitkan baru sebanyak 27.223 izin.

"Itu terdiri dari Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) sebanyak 10.820 izin, dan 16.403 merupakan SIUP Mikro, SIUP Kedl, SP-PIRT dan SKU. Dari data IUMK yang diterbitkan baru berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 19.387 orang," ujar Dwi saat konferensi pers bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2018', di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/12).

Janjinya sejak diluncurkan, kata Dwi, program OK OCE diharapkan mampu melahirkan 40 ribu pengusaha baru di Jakarta setiap tahunnya. Namun, hingga kini PDIP melihat belum mengetahui antusiasme warga untuk mendaftarkan diri menjadi anggota OK OCE, mengingat situs resminya sedang rusak dan dalam tahap pemeliharaan.

OK OCE. Foto: ANTARA

"Jika seperti ini kondisinya apa layak gerakan yang katanya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan ini dibawa ke tingkat nasional? Sementara yang kita tahu dan saksikan bersama faktanya banyak geral OK OCE di Jakarta yang tutup," ungkapnya.

Dengan demikian, PDIP menyarankan, ada baiknya Gubernur Anies menghapus dan mengganti program OK OCE dengan program lain, sama seperti yang dilakukan pada OK OTrip.

"Menurut kami semenjak OK OCE ditinggal Sandi kini tidak ada lagi yang mengawasi pelaksanaannya. Sementara masih ada sejumlah SKPD yang menganggarkan di APBD untuk pelatihan-pelatihan OK OCE yang tak jelas arah dan tujuannya," tutupnya. (Asp)

#PDIP #OK OCE
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan