OJK Sebut Investasi Syariah Ustaz Yusuf Mansur Patut Dicontoh

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 28 Oktober 2017
OJK Sebut Investasi Syariah Ustaz Yusuf Mansur Patut Dicontoh

Ustaz Yusuf Mansur. (MP/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Otoritas Jasa Keuangan mengharapkan Paytren Asset Management milik Ustaz Yusuf Mansur sebagai manajemen investasi syariah pertama yang diberikan izin di Indonesia menjadi contoh untuk mendorong tumbuh investor dalam usaha serupa.

"Jadi, selama ini manajer investasi saja sudah banyak, sedangkan yang syariah baru Yusuf Mansur, sudah kami beri izin," kata Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sugianto, saat acara Keuangan Syariah Fair Bogor 2017, di Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/10).

Sugianto menyampaikan, dengan adanya contoh dari perusahaan investasi syariah tersebut, pasar keuangan syariah diharapkan semakin semarak di Indonesia.

Keuangan syariah sudah cukup lama dibangun yakni sekitar 20 tahun lalu berupa bank syariah, industri keuangan nonbank syariah, dan pasar modal syariah.

Namun, hingga saat ini aset keuangan syariah baru mencapai Rp 1.000 triliun, jika dibandingkan dari sektor keuangan Indonesia secara nasional hanya sekitar delapan persen.

Karena itu, kata Sugianto, usaha pada sektor lainnya seperti investasi syariah melalui media informasi daring perlu didorong.

Pemerintah melalui acara pameran seperti di CCM Kabupaten Bogor itu mengajak semua pihak, khususnya investor untuk menjadi pelaku keuangan syariah.

Dia menyatakan, investasi sektor perbankan syariah baru mencapai Rp 389 triliun, IKNB yakni jasa keuangan sektor asuransi dan dana pensiun sebanyak Rp 100 triliun, dan pada sektor pasar modal syariah sebanyak Rp 355 triliun.

Menurut hasil survei pada tahun 2016, indeks literasi untuk keuangan syariah sektor perbankan, pasar modal, dan IKMB hanya 8,11 persen. "Artinya setiap 100 orang penduduk Indonesia baru delapan orang yang memahami sektor jasa keuangan syariah," katanya.

Tingkat inklusi atau pengguna sektor keuangan syariah untuk kepentingan pendanaannya baru 11,06 persen, berarti dari 100 masyarakat Ibdonesia baru 11 orang menggunakan transaksi keuangan syariah.

Terlebih literasi atau pemahaman sektor pasar modal hanya 0,02 persen, sehingga jika dihitung dari 10 ribu orang penduduk Indonesia hanya dua orang yang mengenal pasar modal syariah.

"Secara keseluruhan cukup prihatin, sehingga untuk memperkenalkan itu kami adakan acara ini mengajak masyarakat memahami keuntungan keuangan syariah dengan membawa contoh usaha yang sudah ada," katanya. (*)

#Perbankan Syariah #Investasi #OJK #Ustaz Yusuf Mansur
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Lainnya
BTC Price Game Kini Hadir di Pintu, Fitur Edukatif untuk Analisis Harga Bitcoin
Pengguna dengan kemenangan beruntun dapat melanjutkan ke babak berikutnya tanpa mengurangi kredit game
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 Juni 2026
BTC Price Game Kini Hadir di Pintu, Fitur Edukatif untuk Analisis Harga Bitcoin
Indonesia
Karbon RI Punya Potensi Raksasa, DPR Sayangkan Mandek karena Biaya Hitung Selangit
Proses verifikasi emisi yang ada saat ini terlampau rumit dan memakan biaya tinggi. 

Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
Karbon RI Punya Potensi Raksasa, DPR Sayangkan Mandek karena Biaya Hitung Selangit
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pengusaha jangan Diperas dan Dipersulit Terus
Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh justru membebani dunia usaha melalui proses yang lambat, birokratis, atau membuka ruang bagi pungutan liar.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pengusaha jangan Diperas dan Dipersulit Terus
Indonesia
Prabowo Bakal Kesulitan Kejar Pertumbuhan 6,5 persen di 2027 Tanpa Dukungan Swasta
Mendukung berbagai program prioritas dan program vital, belanja negara dalam APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Bakal Kesulitan Kejar Pertumbuhan 6,5 persen di 2027 Tanpa Dukungan Swasta
Indonesia
Buka Pintu Investasi, Pemprov DKI bakal Terbitkan Obligasi Daerah Tahun Depan
Skema ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki tabungan atau dana investasi untuk ikut berinvestasi dalam pembangunan Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Buka Pintu Investasi, Pemprov DKI bakal Terbitkan Obligasi Daerah Tahun Depan
Indonesia
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
deregulasi juga harus tetap menjaga kualitas pengawasan, perlindungan lingkungan, dan kepastian hukum agar tidak berubah menjadi liberalisasi tanpa kontrol.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kompleksitas Aturan dan Birokrasi Hambat Investasi di Indonesia
Indonesia
Bank Sangat Pilih Pilih Salurkan Kredit Rumah
Penyaluran KPR oleh perbankan pada Maret 2026 masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Bank Sangat Pilih Pilih Salurkan Kredit Rumah
Lifestyle
Pintu Rilis 48 Token Aset Kripto Saham Global
Integrasi teknologi blockchain kini membuka sekat pembatas investasi lintas negara melalui kehadiran 48 aset baru
Angga Yudha Pratama - Senin, 18 Mei 2026
Pintu Rilis 48 Token Aset Kripto Saham Global
Indonesia
Prabowo Perintahkan Pembentukan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Perizinan Usaha
Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan satgas deregulasi guna menyederhanakan perizinan usaha dan mempercepat investasi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Prabowo Perintahkan Pembentukan Satgas Deregulasi untuk Pangkas Perizinan Usaha
Indonesia
OJK Tegaskan Indonesia Tetap Kokoh di Kelas Emerging Market, Status Frontier Market Meluncur Jauh
Tak hanya MSCI, lembaga indeks bergengsi lainnya, FTSE Russell, juga tetap menempatkan Indonesia dalam kategori secondary emerging market
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Mei 2026
OJK Tegaskan Indonesia Tetap Kokoh di Kelas Emerging Market, Status Frontier Market Meluncur Jauh
Bagikan