Ogah Minta Maaf ke Rakyat Papua, Massa Bertopeng Lukas Enembe Minta KPK Minta Maaf

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Februari 2019
Ogah Minta Maaf ke Rakyat Papua, Massa Bertopeng Lukas Enembe Minta KPK Minta Maaf

Ratusan massa tergabung dalam Komite Pemuda Peduli Adat Nusantara (KPPAN) memadati gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2) (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Aksi menolak kriminalisasi terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe kembali bergulir. Kini, giliran ratusan massa tergabung dalam Komite Pemuda Peduli Adat Nusantara (KPPAN) memadati gedung KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/2).

Langkah ini sebagai upaya rakyat Papua mendukung penuh Gubernur Papua Lukas Enembe yang merupakan Kepala Adat di Papua lantaran diduga dikiriminalisasi oleh lembaga anti rasuah tersebut.

"Kami mendukung masyarakat adat di Papua yang memberikan denda ke KPK sebesar 10 Triliun. KPK tidak menghormati Kepala Adat Papua, dengan memainkan skenario jahat seperti Dajjal," tegas Koordinator KPPN Mare.

Mare menyatakan apa yang dilakukan oleh KPK terkesan memaksakan kehendak. Hal ini ditandai dengan ketidakprofesionalan penyidiknya yang bergerak asal-asalan dilapangan.

"Kalau itu OTT benar maka pasti ada yang ditangkap, tetapi ini bukan OTT tetapi dugaan kuat karena ada muatan politik," jelas dia.

Disamping itu, sikap KPK yang enggan meminta maaf kepada rakyat Papua membuat massa KPPAN yang kesemuannya memakai topeng Lukas Enembe memberi predikat kepada lembaga anti rasuah itu 'Keras Seperti Batu dan Keras Kepala'.

Caption

"KPK ini sekeras batu. Keras kepala tidak mau minta maaf. Padahal KPK ada upaya pembunuhan karakter ke Bapak Lukas Enembe," sebut dia lagi.

Mare menegaskan dalam waktu dekat pihaknya bakal secara terbuka melakukan evaluasi akbar terhadap KPK. Bahkan hasil referensi bakal disampaikan secara terbuka guna menjadi landasan ganti jajaran Agus Rahardjo tersebut.

"Kalau KPK masih belum meminta maaf, maka kami akan melakukan evaluasi terbuka. Dan bersama publik akan mendesak agar Agus Rahardjo cs diganti," pungkasnya.

Disela-sela acara, massa juga melakukan aksi bakar ban sebagai wujud kekecewaan terhadap KPK yang tak kunjung minta maaf ke Lukas Enembe dan rakyat Papua. (*)

# Lukas Enembe #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan