Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung memutuskan menerima hasil kasasi mantan pegawainya Pinangki Sirna Malasari yang divonis dari 10 tahun bui menjadi hanya 4 tahun. Langkah, ogah mengajukan kasasi Kejagung dinilai sebagai upaya penegak hukum ini menyembuyikan King Maker kasus suap Djoko Tjandra.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menduga, ada sosok yang merasa ketakutan jika eks Kepala Sub-Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan dihukum penjara 10 tahun.
Baca Juga:
Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Dinilai Gagalkan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi
"Jika Kejaksaan Agung kasasi, dikhawatirkan Pinangki akan jengkel dan diduga nanti berujung buka-bukaan. Nah saya duga sosok King Maker ini berusaha menghentikan langkah Kejaksaan hingga tidak kasasi agar Pinangki tutup mulut atas semua rahasia yang dipegangnya selama ini," ujar Boyamin dalam keteranganya,Jumat (16/7).
Boyamin menduga, jika sosok King Maker tersebut bisa berasal dari oknum penegak hukum ataupun politisi. Dan pihaknya, sudah saya menyerahkan data kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
"Kita tunggu saja KPK yang sampai detik ini memang belum ada perkembangannya. Jika nanti kasus tersebut sudah inkrah, pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan untuk melawan KPK. Itu dilakukan untuk menelusuri dan melacak keberadaan dan peran dari King Maker itu," ungkapnya.
Ia berharap, Perguruan Tinggi, bisa melakukan eksaminasi terhadap kasus yang menjerat Pinangki. Karena, menurutnya tidak mungkin jika Kejaksaan Agung secara internal melakukan eksaminasi.
"Fakta memperlihatkan pimpinan Kejaksaan Agung yang memang tidak ingin kasasi, jadi ya tidak bisa dilakukan eksaminasi internal. Yang bisa melakukannya hanya eksternal. Misalnya dari kampus atau perguruan tinggi," ujarnya.
Ia menegaskan, atas sikap pasif Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait vonis ringan Pinangki pun telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah itu diambil lantaran dirinya heran dengan sikap Jaksa Agung yang seolah bungkam.
"Tapi setidaknya kan saya sudah pernah melaporkan Jaksa Agung kepada presiden untuk memerintahkan kasasi dan itu dipublikasikan oleh media. Tapi nampaknya hal itu juga tidak digubris oleh Jaksa Agung dan hingga saat ini nyata-nyata tetap tidak kasasi," ujarnya.
Ia mengingatkan, publik mendorong kejaksaan melakukan kasasi agar penegakan hukum di Indonesia jelas dan berkeadilan.
"Jadi Jaksa Agung harus menjelaskan mengapa tidak dapat memenuhi desakan masyarakat untuk kasasi, bukan diam saja tanpa alasan seperti angin lalu gitu," kata Boyamin.
Ia menyebut, bahkan masyarakat menggalang petisi agar dilakukan kasasi terhadap vonis ringan eks jaksa Pinangki memiliki alasannya sangat kuat.
"Harusnya didengar oleh Jaksa Agung dan mengajukan kasasi tapi nyatanya tidak," ujarnya.
Sebelumnya, Vonis majelis hakim dalam sidang banding jaksa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dipangkas dari 10 tahun menjadi empat tahun. Pemotongan hukuman tersebut diputuskan majelis hakim dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya karena Pinangki dianggap sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
Hakim juga mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anak berusia empat tahun sehingga layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhan. Padahal, dalam persidangan, Pinangki menerima uang USD 500 ribu dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sebagai uang muka terkait kepengurusan fatwa di MA. (*)
Baca Juga:
ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki
