Thomas Kukuh
MerahPutih.com - Konflik etnis Rohingya di Myanmar terus menyita banyak pihak. Termasuk Nahdlatul Ulama. Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj bersama Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (5/9). Mereka berdiskusi untuk menyikapi konflik Rohingya dan dampaknya bagi Indonesia.
Menurut Said, bahwa konflik Rohingya di Myanmar bukanlah konflik agama. "Umat Islam memang banyak yang menjadi korban, kita turut bersedih. Namun, jangan sampai hal itu ditarik menjadi konflik antaragama. Tidak betul itu. Jadi, umat muslim di Indonesia jangan terprovokasi," tegas Kiai Said.
Dalam pertemuan ini, Kiai Said menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang pentingnya membantu perdamaian di Myanmar. Menurutnya NU akan ikut andil dalam inisiasi perdamaian di Myanmar dengan peran serta lembaga-lembaga di bawah naungannya.
Sementara itu Nabil berharap pemerintah Indonesia lebih tegas dan cepat dalam menyikapi kasus Rohingya. "Kita harus membantu dalam rangka kemanusiaan. Apa yang terjadi sangat biadab, apalagi yang tampak seolah-olah konflik antara umat Budha dan Muslim. Ini harus dicegah, pemerintah Myanmar harus bergerak cepat. Kalau tidak ada keseriusan dari pemerintah Myanmar, pemerintah Indonesia bisa menarik Dubesnya di Myanmar," terang Nabil.
Menurut Nabil, Pagar Nusa menyayangkan provokasi kebencian yang menumpangi isu Rohingya. "Provokasi dengan berencana demonstrasi di Candi Borobudur, Magelang, itu salah arah,” ujar Nabil.
Dia yakin bahwa tidak semua umat Budha itu bersalah dalam kasus Rohingya. Pelakunya hanya oknum tertentu. “Kita tidak boleh menggeneralisasi. Pagar Nusa siap mengantisipasi demonstrasi, agar tidak menjadi konflik antaragama di Indonesia. Apalagi, jangan sampai merusak Candi Borobudur sebagai warisan peradaban nusantara," ungkap Nabil Haroen.
Pagar Nusa secara cepat mensiagakan barisan pendekarnya di berbagai daerah, berkoordinasi dengan Polri dan TNI guna meredam konflik serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Khususnya dalam kasus Rohingya. (mas)
