Mula Akmal
MerahPutih.com - Penataan kota yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta harus didukung semua pihak. Tidak hanya dukungan dari swasta, akademisi dan media saja, tetapi penataan kota juga harus melibatkan komunitas, salah satunya organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga keagamaan.
Hal itu dikatakan Ketua PWNU DKI Jakarta, Samsul Ma’arif saat menghadiri diskusi dengan tema "Musim hujan dan keselamatan warga", di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (27/10).
Baca Juga:
BPBD DKI Sebut Ada 25 Kelurahan Teridentifikasi Rawan Banjir
Samsul menyoroti, banyaknya musibah di Ibu Kota dari sudut pandang religi karena minimnya peran tokoh agama, termasuk pemahaman keagamaan di masyarakat yang masih kurang.
Lebih lanjut, kata dia, bila merujuk pada materi ceramah di majelis taklim maupun di tempat kerja, kata dia, mayoritas membahas soal aspek sosial, ibadah, hingga menyinggung aspek politik.
"Mungkin di Jakarta kadang-kadang aspek politiknya yang lebih kencang, tetapi belum merata bagaimana memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, misalnya bahaya orang yang tidak mengolah air secara benar," paparnya.
Baca Juga:
3 Korban Terseret Banjir di Blitar Ditemukan Meninggal, 1 Masih Hilang
Sebagai contoh, pengelolaan air yang harusnya ditangani pemerintah. Namun faktanya banyak sekelompok masyarakat justru memanfaatkan air tanah dengan cara membeli mesin sendiri, sehingga berpotensi pada penurunan muka tanah atau land subsidence.
"Banyak pengamat yang memprediksi bahwa Jakarta itu 30 tahun atau 50 tahun yang akan datang bakal tenggelam. Itu artinya, bukan hanya sekadar omongan yang biasa saja, tapi ini harus ditanggapi para pemimpin di Jakarta," imbuhnya.
Jadi, kata dia, air tanah harus dikelola oleh pemerintah dengan baik dan perlu direkomendasikan oleh tokoh agama untuk penguatan, sehingga gedung-gedung besar tidak seenaknya mengambil air tanah.
"Kalau itu dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan 50 tahun yang akan datang Jakarta bakal tenggelam," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
