Novel Baswedan Cs Mulai Bergerak Awal Januari 2022

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 13 Desember 2021
Novel Baswedan Cs Mulai Bergerak Awal Januari 2022

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melantik 44 eks pegawai KPK menjadi ASN Polri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Kamis (9/12/2021). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 44 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, Novel Baswedan dkk mulai bertugas seusai masa orientasi dan pendidikan menjadi ASN Polri selama dua pekan. Mereka mulai aktif bertugas pada awal Januari 2022 mendatang.

"Sekitar awal Januari pascapelatihan dan pembinaan di Pusat Pelatihan dan Administrasi Lemdiklat Polri ini akan dilakukan pelantikan," kata Trunoyudo dalam siaran di media sosial Divisi Humas Polri, Jakarta, Senin (13/12).

Baca Juga:

Pembekalan di Lemdiklat, Novel Dapat Ceramah Kebijakan Pembangunan Nasional

Trunoyudo masih belum merinci terkait jabatan yang bakal ditempati oleh Novel Baswedan dkk. Hingga saat ini, pihak internal masih melakukan identifikasi jabatan untuk memetakan posisi yang tepat untuk masing-masing pegawai.

"Sampai dengan posisi penempatan pada Polri ini sudah dipersiapkan pada identifikasi atau ruang jabatan yang sudah disiapkan yaitu di beberapa satker. Ada yang SDM, ada yang humas, bahkan ada yang di bidang keuangan dan hukum," ucap Trunoyudo.

Penempatan 44 eks pegawai KPK nantinya diputuskan pada awal Januari 2022 mendatang. Mereka juga akan diminta langsung bertugas di masing-masing satuan kerja.

"Harapan tentu lebih optimal lagi dalam kolaborasi baik kerja sama, maupun koordinasi sampai dengan bagaimana menjadi tuntutan masyarakat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di negara RI," tutur mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini.

Baca Juga:

Keyakinan Kapolri Terhadap Pengalaman Novel Baswedan Cs

Menurut Trunoyudo, kehadiran 44 eks pegawai KPK itu dapat memperkuat organisasi Polri. Sebab, mereka memiliki rekam jejak dan kompetensi yang mumpuni atas pengabdian belasan tahun di KPK.

"Tentunya ini suatu hal yang memang jadi terobosan dan mengacu pada apa yang menjadi ekspektasi negara, khususnya di bidang korupsi," ujar dia.

Polri memastikan perekrutan para eks pegawai KPK itu tidak asal. Korps baju cokelat terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian (Negara BKN) mengacu keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konsitusi (MK).

Ke-44 eks pegawai KPK itu juga menjalani pembinaan sebelum melaksanakan tugas di Polri. Mereka menjalani pendidikan selama 14 hari, terhitung 10-23 Desember 2021, di Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin), Bandung, Jawa Barat.

Pendidikan itu diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Kegiatan itu untuk mengasah 44 eks pegawai KPK agar dapat menyesuaikan diri dengan budaya Korps Bhayangkara. (Knu)

Baca Juga:

Peluang Novel Cs Balik ke KPK Terbuka Lebar, Tergantung Pengganti Jokowi

#Breaking #KPK #Aparatur Sipil Negara (ASN) #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Prabowo Subianto. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap isi pertemuan keduanya.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam lalu
Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam, Gibran Ungkap Keinginan Mundur
Indonesia
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Kabar mengejutkan! Menyusul Giring Ganesha, Raja Juli Antoni resmi mundur sebagai Sekjen PSI. Simak alasan lengkap sang Menteri Kehutanan di sini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 09 November 2026
Raja Juli Antoni Ikut Jejak Giring Ganesha Mundur dari PSI, Pilih Fokus Jadi Menteri Kehutanan
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Dunia
Info Gempa Jepang Hari Ini: Magnitudo 5,7 Guncang Shizuoka dan Aichi, Pastikan Tak Ada Tsunami
Info gempa Jepang hari ini: Guncangan berkekuatan magnitudo 5,7 melanda Shizuoka dan Aichi pada Minggu dini hari. JMA memastikan tidak ada potensi tsunami bagi warga.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 08 November 2026
Info Gempa Jepang Hari Ini: Magnitudo 5,7 Guncang Shizuoka dan Aichi, Pastikan Tak Ada Tsunami
Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Bagikan