Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).
Uji kelayakan dan kepatutan, yang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB itu, akan mendalami pula terkait dengan profesionalisme TNI dalam Pemilu 2024.
Baca Juga:
Jenderal Agus Subiyanto Jalani Fit and Proper Test Calon Panglima TNI
"Visi dan misi calon panglima, (Soal) kesejahteraan prajurit TNI, masalah Papua, dan lain-lain," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari.
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan pihaknya telah menerima berkas calon panglima TNI, Jumat (10/11), sebagai syarat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
"Sudah kami verifikasi semua data-datanya dengan valid dan tepat, sehingga sudah tidak alasan. Sehingga, bisa langsung masuk kepada fit and proper test itu sendiri," kata Dave dalam pesan video yang diterima di Jakarta, Senin.
Komisi I akan menggali lebih dalam terkait sejumlah hal kepada calon panglima TNI, di antaranya reformasi dan regenerasi dalam tubuh TNI, peningkatan moralitas, serta kualitas dan kemampuan tempur TNI di era digitalisasi.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyatakan persyaratan administrasi Agus Subiyanto sebagai calon tunggal panglima TNI sudah lengkap. Tahap verifikasi administrasi berkas secara fisik calon panglima TNI akan diperiksa pimpinan Komisi I DPR, Senin, sebelum pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani memastikan aspek netralitas TNI akan jadi sorotan yang akan ditanyakan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Materi terkait netralitas TNI ramai jadi perbincangan publik dan dirinya akan memastikan agar hal itu benar-benar dijalankan.
"Kami menangkap ada kekhawatiran di masyarakat mengenai netralitas aparat pada pemilu besok. Maka muatan ini tentu akan kami gali lebih dalam untuk memastikan komitmen yang lebih dari Calon Panglima TNI sehingga tidak perlu ada lagi keraguan di masyarakat," kata Christina.
Usai uji kelayakan dan kepatutan, Komisi I akan menyerahkan hasil tes tersebut kepada pimpinan DPR RI untuk diagendakan Badan Musyawarah (Bamus) DPR guna diambil persetujuan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI terdekat. (Pon)
Baca Juga:
Panglima TNI Mutasi 105 Perwira Tinggi, Termasuk Pejabat BIN
