Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Akademisi Universitas Atmajaya, Daniel Yusmic menilai eksistensi KPK sebagai lembaga superbody masih diperlukan untuk pemberantasan korupsi. Sehingga tak perlu bagi Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu lantaran negara tak dalam kondisi darurat.
"Apakah saat ini kita sedang dalam keadaan darurat? Tentunya hal ini perlu kita diskusikan bersama. Antara Perppu dan Judicial Review, keduanya ialah langkah konstitusional dalam bernegara namun tentunya akibat hukum dan politiknya berbeda," kata Daniel, Rabu (16/10).
Baca Juga
Sementara itu, Direktur Politik Wain Advisory, Sulthan M Yus mengatakan, pro kontra di kalangan masyarakat terkait UU KPK tak berdasarkan fakta yang akurat. Namun hanya karena termakan opini sehingga perdebatan UU KPK terus bergulir.
"Selama ini masyarakat hanya lihat sisi luarnya saja, sehingga seolah-olah perdebatan Perppu UU KPK semakin memanas dan framing di publik pun seolah-olah kondisi hari ini dalam keadaan genting," tuturnya.
Dia menegaskan, Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Namun berkaca dari keadaan saat ini, meski ada Revisi UU KPK namun lembaga anti rasuah itu masih bisa bekerja supaya tak terjadi kekosongan hukum.
"UU KPK nya pun masih cukup untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahkan baru-baru ini KPK masih bisa melakukan OTT di Lampung Utara. Masyarakat agar menggunakan jalur konstitusional yang telah disediakan UU untuk menyikapi polemik UU KPK yakni dengan melakukan Judicial review di MK, Legislative review melalui DPR ataupun eksekutif review sebagai alternatif bagi Presiden," tandasnya.
Baca Juga
Eks Ketua MK Pastikan Jokowi Aman dari Pemakzulan Perppu KPK
Sementara itu, Koordinator TPDI Petrus Selestinus menegaskan bahwa revisi UU KPK secara tersirat memang bertujuan memperkuat KPK.
"Namun ada sejumlah poin yang memang perlu dikaji ulang karena memang menimbulkan perdebatan di internal KPK maupun di ruang publik," tutupnya. (*)
