Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan bahwa pulau Greenland, yang merupakan bagian otonom dari Denmark, harus dikendalikan oleh AS dengan alasan ancaman China dan Rusia.
Sementara Otoritas Denmark dan Greenland telah memperingatkan Washington agar tidak merebut pulau tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka mengharapkan integritas teritorial mereka dihormati
.
Aksi balasan diberikan para sekutu NATO Eropa dengan menahan informasi intelijen dari Washington di tengah isu pencaplokan Greenland oleh Presiden AS Donald Trump.
Para pejabat intelijen Eropa "tidak berbicara secara terbuka" dengan AS karena kekhawatiran bahwa informasi tersebut akan sampai ke Trump dan dapat digunakan dalam upaya untuk merebut pulau itu secara paksa, kata seorang sumber intelijen senior NATO kepada surat kabar tersebut dengan syarat anonim.
Baca juga:
"Dulu kami biasa minum bir bersama, tetapi sekarang rasanya sangat aneh. Saya pernah bertempur di Irak dan Afghanistan bersama tentara Amerika. Situasi ini sangat mengganggu dengan cara yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya karena sangat tidak masuk akal dan mengejutkan," kata sumber dilansir surat kabar The i Paper pada Senin (20/1).
Sebuah sumber intelijen Inggris melaporkan memburuknya hubungan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai sesuatu yang "belum pernah terjadi sebelumnya." Inggris telah kehilangan statusnya sebagai mitra utama AS dalam berbagi intelijen dan sekarang dipandang oleh Washington hanya sebagai "bagian dari Eropa," kata sumber tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China meminta agar Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhenti untuk menjadikan China sebagai alasan untuk mengakusisi Greenland.
"Kami mendesak AS untuk berhenti menggunakan apa yang disebut 'ancaman China' sebagai dalih untuk mencari keuntungan pribadi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Senin.
"China telah menyatakan posisinya pada beberapa kesempatan mengenai Greenland. Hukum internasional yang didasari oleh tujuan dan prinsip Piagam PBB adalah fondasi tatanan internasional saat ini dan harus ditegakkan," tambah Guo Jiakun.
