NasDem tak Sudi Partai Pengusung Prabowo Merapat ke Koalisi Jokowi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 02 Juli 2019
NasDem tak Sudi Partai Pengusung Prabowo Merapat ke Koalisi Jokowi

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) tak sudi menerima jika partai yang sempat tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur di Pilpres 2019 bergabung dengan koalisi Presiden terpilih Jokowi Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin.

"Nggak usahlah lebih bagus tetap di oposisi," kata Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago saat dikonfirmasi soal kabar akan bergabungnya partai pendukung Prabowo di koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin, Selasa, (2/7).

BACA JUGA: PAN Kesulitan Masuk Lingkar Kekuasaan jika Demokrat Gabung Koalisi Jokowi-Ma'ruf

Adapun, partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur meliputi Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Mereka mengusung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, rival Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.

Agus Harimurti Yudhoyono dan keluarganya saat bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Twitter @Fadjroel)
Agus Harimurti Yudhoyono dan keluarganya saat bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Twitter @Fadjroel)

Irma mengungkapkan alasannya menolak bergabungnya partai pendukung Prabowo dalam koalisi Jokowi - Ma'ruf. Menurutnya, pemerintahan yang kuat harus dikawal oleh oposisi di parlemen. "Pemerintah yang kuat harus didampingi dengan oposisi yang elegan," tutup Anggota Komisi IX DPR RI ini.

BACA JUGA: PAN dan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi, Soetrisno Bachir: Keduanya Banyak Maslahatnya

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem, Taufiqulhadi juga menyarankan agar Partai Gerindra, PKS dan PAN tetap berada di luar pemerintahan, karena berdampak baik bagi iklim demokrasi Indonesia yaitu agar ada partai politik oposisi.

"Saya menyarankan agar Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar pemerintahan, itu baik untuk Indonesia dan demokrasi. Jadi tidak perlu meminta atau diajak berada dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. (Pon)

#NasDem #Koalisi Prabowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Status penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR kini tengah ditindaklanjuti Mahkamah Partai NasDem
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
NasDem Minta DPR Setop Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Indonesia
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Agustus 2025
NasDem Nonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Berlaku Mulai 1 September 2025
Berita
Ahmad Sahroni Trending Usai Sebut 'Orang Tolol' di IG, Netizen Banjiri Kolom Komentar
Ahmad Sahroni kembali jadi sorotan publik. Nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini mendadak meroket ke jajaran trending topik di platform X.
ImanK - Sabtu, 23 Agustus 2025
Ahmad Sahroni Trending Usai Sebut 'Orang Tolol' di IG, Netizen Banjiri Kolom Komentar
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan
Abdul Azis sendiri telah dijemput tim penyidik KPK pada Kamis (7/8) malam, dibawa ke Polda Sulsel, dan kemudian diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk penanganan lebih lanjut
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Murka Surya Paloh! Sentil KPK Soal OTT Bupati Kolaka Timur, Minta DPR Turun Tangan
Indonesia
Resmi! NasDem Beri Dukungan Penuh ke Prabowo-Gibran, Tapi Paloh Ancam Akan Lakukan Ini jika Ada Kebijakan Salah
Kalau yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Resmi! NasDem Beri Dukungan Penuh ke Prabowo-Gibran, Tapi Paloh Ancam Akan Lakukan Ini jika Ada Kebijakan Salah
Indonesia
Bupati Koltim Abdul Azis Ungkap Psikologis Keluarganya Terganggu Gara-Gara Kabar Diciduk OTT KPK
Bupati Koltim Abdul Azis membantah kabar dirinya ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Agustus 2025
Bupati Koltim Abdul Azis Ungkap Psikologis Keluarganya Terganggu Gara-Gara Kabar Diciduk OTT KPK
Indonesia
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan program strategis Presiden Prabowo saat ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 23 Juli 2025
Apresiasi Usulan NasDem, Komisi II Kaji Wacana Penundaan Sementara Pembangunan IKN
Indonesia
NasDem Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu Inkonstitusional
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem putusan MK tidak mamiliki kekuatan mengikat dan inkonstitusional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
NasDem Nilai Putusan MK Pisahkan Pemilu Inkonstitusional
Bagikan