NasDem 'Buka Pintu' untuk M Taufik

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 08 Juni 2022
NasDem 'Buka Pintu' untuk M Taufik

Menkominfo Johnny G. Plate. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra memecat anggota DPRD DKI Jakarta, M Taufik dari keanggotaan partai. Taufik dipecat karena dianggap tidak loyal dan sempat menyatakan akan pindah ke Partai NasDem.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny G Plate, angkat bicara terkait keinginan Taufik bergabung ke partai besutan Surya Paloh itu. Menurutnya, Partai NasDem terbuka untuk M. Taufik.

Baca Juga:

M Taufik Dipecat Gerindra, Syarif: DIa Guru Bagi Saya

"Apabila Pak Taufik ingin bergabung dengan Partai NasDem, NasDem kan partai yang terbuka, tentu menerima semua pikiran-pikiran, keinginan partisipasi dan setiap anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin berbakti kepada negara," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6).

Partai NasDem, kata Johnny, memiliki infrastruktur digital bagi setiap masyarakat yang ingin bergabung ke partai. Karena itu, untuk bisa menjadi anggota Partai NasDem bisa melalui elektronik.

"Jadi keanggotaan NasDem, kartu anggota NasDem itu elektronik, KTA elektronik," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto, mengatakan, pihaknya memutuskan memecat M Taufik sebagai kader partai berlambang kepala burung garuda tersebut.

Baca Juga:

Dasco Sebut Pemecatan M Taufik Tunggu Keputusan Prabowo

Keputusan itu diambil dalam rapat Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Selasa (7/6).

Wihadi menjelaskan alasan Partai Gerindra memecat M Taufik. Menurutnya, M Taufik tak loyal dan tidak bisa membawa nama baik partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

M Taufik sebelumnya mengungkapkan kemungkinannya berpindah partai. Salah satu parpol yang menjadi pilihan yakni NasDem.

Taufik menjelaskan alasan mengapa ia ingin pindah ke partai besutan Surya Paloh tersebut.

Ia mengatakan, Nasdem memiliki arah untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. (Pon)

Baca Juga:

DPD Sebut M Taufik Belum Dipecat, Majelis Kehormatan Gerindra Hanya Rekomendasi

#NasDem #Sekjen NasDem #Gerindra #Taufik Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Indonesia
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Beredar dokumen pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka berpelat Fraksi NasDem di DPR. Simak penjelasan detailnya!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
NasDem Bantah Gagas Pemakzulan Wapres Gibran, Belum Ada Arahan Surya Paloh Mungkin Dibahas di Fraksi
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Bagikan