Nama Pengganti Jenderal Moeldoko Ditunggu Sebelum 20 Juni
Luhung Sapto - Kamis, 04 Juni 2015
Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) saat membuka Sekolah Manajemen dan Analisis Intelijen TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (20/4) (Puspen TNI)
MerahPutih, Nasional-Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa purna tugas mulai 1 Agustus 2015. Presiden diminta segera menetapkan penggantinya ke DPR untuk dilakukan fit and proper test.
Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin mengatakan batas waktu yang diberikan kepada Presiden untuk menyerahkan nama calon pengganti Panglima TNI adalah 20 Juni 2015.
"Paling telat 16 hari dari sekarang," kata TB Hasanudin, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/6).
Menurutnya, masa sidang III DPR hampir mau selesai. Yaitu tanggal 10 Juli hingga 15 Agustus. Karena itu, sebelum reses, Presiden diharapkan responsif.
Dikatakan, proses fit and proper test di DPR memakan waktu 20 hari.
Sehingga pada saat Moeldoko pensiun nanti tidak kebingungan mencari pimpinan TNI. Sebab, pada tanggal 28 Juni pengganti Moeldoko sudah bisa dilantik.
"Pada 1 Agustus nanti sudah tidak bingung lagi karena sudah ada pengganti," tandasnya. (Mad)
Baca Juga:
Panglima TNI Baru Diharapkan Non-Angkatan Darat
Bagikan
Berita Terkait
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Panglima TNI Mau Bentuk Batalyon Olahraga, Atlet Sipil Bakal Direkrut
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
