Nama Anies Masuk Kandidat Cawapres, Pengamat: Selesaikan Dulu Janjinya

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 03 Maret 2018
Nama Anies Masuk Kandidat Cawapres, Pengamat: Selesaikan Dulu Janjinya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik sekaligus Founder Kedai Kopi Hendri Satrio mengatakan, bakal terjadi berbuntut panjang, jika Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan maju dalam bursa calon sebagai wakil presiden dalam konstestasi pemilihan kepala negara di tahun 2019 mendatang.

Sebaiknya, lanjut Hendri, Anies seharusnya tetap menjaga kepercayaan masyarakat DKI Jakarta yang mempercayakan dirinya guna menahkodai DKI Jakarta ke depannya. Meski namanya muncul sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 mendatang itu.

"Secara karir politik, sebaiknya Anies menyelesaikan dulu tugasnya sebagai Gubernur DKI dulu lah. Kalau dia maju, dia akan mengulang seperti Jokowi dan tidak ada yang bisa dibanggakan,"katanya, dalam diskusi yang bertajuk 'Jokowi Pilpres dan Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Senada dengan Hendri, hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Julianto. Menurut Ferry, partai besutan Prabowo Subianto saat ini tidak memaksa Anies untuk mencalonkam diri sebagai Cawapres di tahun 2019.

"Bagi partai Gerindra kita harus memberikan kesempatan kepada Anies untuk menyelesaikan janji-janjinya sebagai Gubernur. Jangan tiru-tiru yang lain, jangan maksa-maksa," tambah Ferry.

Seperti diketahui, munculnya nama mantan Rektor Universitas Paramadina sebagai calon wakil presiden itu, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kembali mengusung nama Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019-2024 mendatang.

Tak hanya nama Anies saja, namun sejumlah para aktor politik lain pun memunculkan sejumlah nama-nama calon yang lain, dalam Pilpres 2019 untuk melawan calon dari Partai yang belambang kepala banteng tersebut.

"Ada nama Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Moeldoko, ada Tuan Guru, Ketum Partai Gerindra (Prabowo) dan juga Anies Baswedan,"tutupnya. (*)

Berita ini adalah hasil laporan dari kontributor merahputih.com, Gomes Roberto. Baca juga berita terkait di: Soal Wacana Jokowi-Prabowo, Waketum Gerindra Sebut PDIP Kebingungan

#Anies Baswedan #Partai Gerindra #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Bagikan