Nama Anies Masuk Kandidat Cawapres, Pengamat: Selesaikan Dulu Janjinya

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 03 Maret 2018
Nama Anies Masuk Kandidat Cawapres, Pengamat: Selesaikan Dulu Janjinya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat Politik sekaligus Founder Kedai Kopi Hendri Satrio mengatakan, bakal terjadi berbuntut panjang, jika Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan maju dalam bursa calon sebagai wakil presiden dalam konstestasi pemilihan kepala negara di tahun 2019 mendatang.

Sebaiknya, lanjut Hendri, Anies seharusnya tetap menjaga kepercayaan masyarakat DKI Jakarta yang mempercayakan dirinya guna menahkodai DKI Jakarta ke depannya. Meski namanya muncul sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019 mendatang itu.

"Secara karir politik, sebaiknya Anies menyelesaikan dulu tugasnya sebagai Gubernur DKI dulu lah. Kalau dia maju, dia akan mengulang seperti Jokowi dan tidak ada yang bisa dibanggakan,"katanya, dalam diskusi yang bertajuk 'Jokowi Pilpres dan Kita' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Senada dengan Hendri, hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Julianto. Menurut Ferry, partai besutan Prabowo Subianto saat ini tidak memaksa Anies untuk mencalonkam diri sebagai Cawapres di tahun 2019.

"Bagi partai Gerindra kita harus memberikan kesempatan kepada Anies untuk menyelesaikan janji-janjinya sebagai Gubernur. Jangan tiru-tiru yang lain, jangan maksa-maksa," tambah Ferry.

Seperti diketahui, munculnya nama mantan Rektor Universitas Paramadina sebagai calon wakil presiden itu, setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kembali mengusung nama Joko Widodo sebagai calon Presiden 2019-2024 mendatang.

Tak hanya nama Anies saja, namun sejumlah para aktor politik lain pun memunculkan sejumlah nama-nama calon yang lain, dalam Pilpres 2019 untuk melawan calon dari Partai yang belambang kepala banteng tersebut.

"Ada nama Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Moeldoko, ada Tuan Guru, Ketum Partai Gerindra (Prabowo) dan juga Anies Baswedan,"tutupnya. (*)

Berita ini adalah hasil laporan dari kontributor merahputih.com, Gomes Roberto. Baca juga berita terkait di: Soal Wacana Jokowi-Prabowo, Waketum Gerindra Sebut PDIP Kebingungan

#Anies Baswedan #Partai Gerindra #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Bagikan