Musim Haji, DPR Ingatkan Soal Kesiapan dan Minta Tindak Tegas Travel Nakal

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 07 Mei 2025
Musim Haji, DPR Ingatkan Soal Kesiapan dan Minta Tindak Tegas Travel Nakal

Calhaj Kloter 1 Asrama Haji Donohudan diberangkatkan ke Tanah Suci, Jumat (2/5). (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan apresiasi atas kesiapan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta seluruh pihak yang terlibat dalam musim haji 1446 H/2025 M yang resmi dimulai dengan pemberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi pada 2 Mei 2025.

"Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Kami pastikan proses pemvisaan, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan sudah disiapkan dengan matang," kata Abidin kepada wartawan, Rabu (7/5).

Baca juga:

Menag dan Prabowo Satu Komando: Biaya Haji Indonesia Harus Lebih Murah dari Malaysia

Meski begitu, Abidin memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan haji 2025. Ia menyoroti praktik pemberangkatan jemaah haji menggunakan visa non-haji yang dilakukan oleh oknum biro travel.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan keselamatan jemaah.

"Kami meminta Kementerian Agama menindak tegas travel yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin operasional. Jangan biarkan jemaah menjadi korban," tegasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan memeriksa keabsahan biro perjalanan melalui situs resmi Kementerian Agama. Kepada korban penipuan, ia mendorong agar segera melapor ke kepolisian.

"Jangan diam. Laporkan dengan membawa dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan travel agar pelaku bisa diproses hukum," ucapnya.

Adapun, pada tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah dijadwalkan akan menunaikan ibadah haji, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Untuk itu, Abidin menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, mulai dari penyediaan makanan bercita rasa Nusantara, fasilitas ramah lansia, hingga pelatihan manasik haji intensif.

Baca juga:

Kisah Sumarno, Pedagang Pentol Bakso Gapai Mimpi Naik Haji Setelah Menabung 27 Tahun

Hal ini penting untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di Arab Saudi yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celsius.

"Kami juga mendorong pengawasan ketat terhadap maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines agar tidak ada keterlambatan yang mengganggu jadwal jemaah," tutur Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tersebut. (Pon)

#Ibadah Haji #Kuota Haji #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - 1 jam, 29 menit lalu
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Bagikan