Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, mulai Jumat (22/5) lusa, warga di luar Jabodetabek yang ingin masuk ke ibu kota diwajibkan untuk menunjukan surat izin keluar masuk (SIKM). Pengurusan dan persyaratan SIKM dapat diakses melalui situs corona.jakarta.go.id.
Hal itu tertuang di dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 47 tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Baca Juga:
Masih Terjadi Penambahan Pasien Corona, Pemerintah Akui Tak Mudah Longgarkan PSBB
"Per hari Jumat. SIKM Jakarta itu harus sudah bisa ditunjukkan," kata Syafrin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (20/5).
Dalam pengawasan aturan itu, lanjut Syafrin, ada 12 titik check point atau lokasi pengawasan masuknya warga dari luar kawasan Jabodetabek.
"Pelaksanaan pengawasan Pergub 47 Tahun 2020 ini akan ada tambahan dari petugas Satpol PP itu di 12 titik yang menjadi lokasi pemantauan pelanggaran arus keluar masuk," jelasnya.
Lebih lanjut, Syafrin mengaku, pihaknya mengerahkan sebanyak 1.500 petugas untuk memantau penindakan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap ketiga.
"Untuk PSBB tetap sama. Kami kerahkan 1.500 orang setiap sif nya," jelasnya.
Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 47 tahun 2020 Tentang Mekanisme Perizinan Bagi Penduduk Jakarta Saat Keluar Kawasan Jabodetabek dan Penduduk Dari Luar Jabodetabek Saat Masuk ke Jakarta melalui SIKM Wilayah DKI Jakarta.
Regulasi itu diterbitkan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang makin meluas.
Namun, terdapat pengecualian bagi sejumlah kategori yang kebal dari aturan itu, yaitu para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Korps Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional sesuai dengan hukum internasional, TNI, Polri.
Baca Juga:
Pusat Pembelanjaan yang Tidak Terapkan Sosial Distancing Terancam Ditutup
Kemudian petugas jalan tol, petugas penanganan COVID-19, petugas ambulans, pemadam kebakaran, petugas mobil jenazah, kendaraan angkutan barang yang tak membawa penumpang, pengemudi angkutan obat-obatan dan alat kesehatan, pasien yang membutuhkan pelayanan.
Kemudian ada 11 sektor yang diizinkan selama masa PSBB diperbolehkan untuk keluar masuk Jabodetabek. Satu, sektor kesehatan. Dua, bahan pangan, makanan dan minuman. Tiga, energi. Empat, komunikasi dan teknologi informasi. Lima, keuangan.
Kemudian keenam, logistik. Tujuh, konstruksi. Delapan, industri strategis. Sembilan, pelayanan dasar dan utilitas publik. Sepuluh, industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional atau obyek tertentu. Sebelas adalah sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. (Asp)
Baca Juga:
