Muktamar PBB, Satria Bergitar Tantang Laksamana Cheng Ho

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Sabtu, 25 April 2015
Muktamar PBB, Satria Bergitar Tantang Laksamana Cheng Ho

Rhoma Irama bersama dengan Yusri Ihza Mahendra di arena Muktamar PBB di Cisarua, Bogor, Jawa Barat Jumat (24/4). (Twitter @Yuzrilihza_mhd)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menjelaskan bahwa inti dari Muktamar PBB ke IV di Cisarua, Bogor, Jawa Barat adalah untuk memilik Ketua Umum PBB baru menggantikan dirinya.

Dari beberapa nama calon ketua umum (caketum) yang sudah muncul, hanya ada dua nama kandidat yang dinilai memiliki kans besar memimpin partai politik berlambang bintang dengan bulan sabit. Keduanya adalah Yusril Ihza Mahendra (YIM) dan Rhoma Irama.

"Kedua tokoh ini sama-sama mengklaim mendapat dukungan dari DPD dan DPC PBB," kata bekas Menteri Kehutanan itu belum lama ini.

Lebih lanjut Kaban menambahkan, secara pribadi ia mendukung YIMuntuk memimpin PBB. Sebab YIM adalah salah satu pendiri PBB dan memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan pemerintahan. Sedangkan Rhoma Irama sendiri dikenal sebagai raja dangdut yang memiliki tingkat popularitas tinggi dimata publik.

Meski memiliki tingkat popularitas tinggi, namun raja Dangdut yang dijuluki satria bergitar itu bukanlah anggota PBB. Sedangkan syarat untuk maju dan menjadi pimpinan di PBB adalah anggota internal PBB, bukan kader eksternal partai.

"Persoalan calon Ketua Umum PBB apakah bisa datang dari luar, ini nanti yang akan kita bahas dalam tatib (tata tertib_red)," tandas Kaban.

Selain dikenal sebagai tokoh politik dan pemerintahan, YIM juga dikenal sebagai aktor film. YIM juga pernah memerankan Laksamana Cheng Ho, sebuah film yang berisi perjalanan Laksamana asal negeri Tiongkok yang mengelilingi dunia dan membawa pesan damai.

Sedangkan Rhoma Irama sendiri pernah aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada pemilu 2014 silam satria bergitar itu dicalonkan sebagai calon presiden (Capres) oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun demikian usai pemilu legislatif (pileg) pada April 2014, suara PKB tidak memenuhi ambang batas minimal untuk mengusung Rhoma Irama sebagai capres. PKB sendiri memutuskan diri bergabung bersama dengan poros PDIP mengusung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Atas keputusan Muhaimin Iskandar, Rhoma bersama dengan para pendukungnya meradang dan menarik dukungan. Bahkan beberapa bendera dan atribut PKB dibakar oleh pendukung Rhoma. Bersama dengan para pendukungnya Rhoma mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun dalam pilpres 2014, pasangan Prabowo-Hatta dikalahkan duet Jokowi-JK.

Sekedar informasi, Muktamar PBB juga mengundang elite-elite politik, baik dari kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Presiden Joko Widodo.

Beberapa tokoh parpol yang datang dalam arena Muktamar PBB adalah Ketua Umum DPP Partai Hanura, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Ketua Umum PPP Hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, kemudian Sekretaris Jenderal DPP Golkar Hasil Munas Bali, Idrus Marham. Sedangkan Presiden Joko Widodo tidak dapat hadir lantaran sedang berada di arena Peringatan 60 tahun KTT KAA. (bhd)

BACA JUGA:

Rhoma dan Yusril Bersaing Ketat Pimpin PBB 

Prabowo Kecewa Sekutu KMP Diganggu

Politik Balas Jasa di Pucuk Komisaris BUMN

 

 

 

#Laksamana Cheng Ho #Satria Bergitar #Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang #Rhoma Irama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Terungkap Awal Mula 8 WNI Diduga Masuk Militer Rusia, Pemerintah Kini Telusuri Perekrutnya
Pemerintah menelusuri pihak yang merekrut 8 WNI yang diduga awalnya ditawari pekerjaan sebelum diarahkan mengikuti dinas militer Rusia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
Terungkap Awal Mula 8 WNI Diduga Masuk Militer Rusia, Pemerintah Kini Telusuri Perekrutnya
Indonesia
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Yusril Ingatkan Masyarakat Tak Gegabah
Kasus 8 WNI yang diduga direkrut menjadi tentara Rusia mendapat perhatian pemerintah. Yusril meminta masyarakat waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 03 September 2026
WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Yusril Ingatkan Masyarakat Tak Gegabah
Indonesia
Kericuhan Pejompongan Telan Korban, Menko Yusril Minta Warga Tak Termakan Isu Liar
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra angkat bicara soal kericuhan Pejompongan pasca demo 27 Agustus. Warga diminta tenang dan tak termakan hoaks selagi Polda Metro Jaya usut tuntas kasus ini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 30 Agustus 2026
Kericuhan Pejompongan Telan Korban, Menko Yusril Minta Warga Tak Termakan Isu Liar
ShowBiz
Edy Khemod Bagikan Momen Rhoma Irama Pilihkan Lagu 'Seribu Satu Macam' untuk OST 'Operasi Pesta Copet'
Lagu 'Seribu Satu Macam' Rhoma Irama menjadi soundtrack film Operasi Pesta Copet. Edy Khemod mengungkap cerita saat sang legenda dangdut memilih lagu tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 Agustus 2026
Edy Khemod Bagikan Momen Rhoma Irama Pilihkan Lagu 'Seribu Satu Macam' untuk OST 'Operasi Pesta Copet'
Indonesia
Yusril Minta Situasi Aceh Tetap Kondusif Usai Kericuhan Peringatan Damai Aceh
Yusril Ihza Mahendra berharap situasi Aceh tetap kondusif setelah kericuhan dalam rangkaian peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 17 Agustus 2026
Yusril Minta Situasi Aceh Tetap Kondusif Usai Kericuhan Peringatan Damai Aceh
Indonesia
Yusril Ihza Mahendra Sebut Kasus Penghinaan Presiden Resmi Jadi Delik Aduan Murni Tanpa Perantara
Konstruksi KUHP Nasional menetapkan tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta wakil presiden sebagai delik aduan murni
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Yusril Ihza Mahendra Sebut Kasus Penghinaan Presiden Resmi Jadi Delik Aduan Murni Tanpa Perantara
Indonesia
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra soroti maraknya maling tewas diamuk massa di Bali dan Morowali. Ia minta Polri hadir cegah main hakim sendiri
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Indonesia
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan Abdul Karim Raeq Miqdad bukan ulama Palestina atau aktivis Gaza. Ia akan menemui MUI untuk klarifikasi kasus deportasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Indonesia
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, KPK dapat melakukan supervisi suatu kasus meskipun yang melakukan penyelidikan adalah Kepolisian RI (Polri) atau Kejaksaan Agung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Bagikan