Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Kota Bandung terus melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di lapangan. Hal itu guna memastikan data kemiskinan tepat sasaran, termasuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dan diduga menerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Tono Rusdiantono memastikan, atas dugaan adanya ASN yang masuk dalam DTKS sudah dibersihkan. Klarifikasi data ini berkat verifikasi dan validasi yang secara berkala oleh tim yang bergerak di level kelurahan.
Baca Juga:
Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah
Ia menegaskan, pergerakan data DTKS sangat dinamis, karena saat ini pembaharuan data dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sekali. Sehingga, pergerakan data inilah yang bisa jadi membuat ASN terdata, karena pada saat dilakukan pendataan masih belum masuk menjadi ASN.
"Sekarang masuk DTKS besoknya masuk PNS, jadi bisa jadi saat masuk pendataan ternyata KK-nya masih bersatu dengan orang tuanya jadi PNS itu baru. Insyaallah Kota Bandung clear," ucap Tono di Balai Kota Bandung, Kamis, 2 Desember 2021.
Tono menegaskan, penetapan DTKS oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) hanya mampu mengajukan usulan saja. Namun, setelah penetapan dari Kemensos, pihaknya kembali memverifikasi dan validasi ke lapangan. Hal ini guna memastikan data DTKS tepat sasaran.
"Masuk DTKS ini syaratnya ada tiga. Pertama namanya akurat, kedua alamatnya akurat, dan ketiga NIK nya juga padan atau ngelink cocok dengan data Disdukcapil. Kemudian aspek kelayakannya di lapangan juga kita lihat langsung," paparnya.
Tono tidak memungkiri apabila dalam pelaksanaannya kerap ada saja yang luput atau keliru. Mengingat proses untuk pendataan DTKS ini cukup panjang terlibat mulai dari tingkat RT hingga ke level pemerintah pusat.
"Semua tergabung dalam mekanismenya dari RT RW masuk ke Dinsos kota. Kemudian masuk ke Provinsi lalu masuk ke pusat melalui kementerian," Tono menjelaskan.
Baca Juga:
Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan
Tono mengungkapkan, proses verifikasi dan validasi tidak akan pernah berhenti. Seperti saat ini yang baru saja menerima data DTKS terbaru dari Kemensos di Kota Bandung sebanyak 160 ribu KK atau sekitar 700 ribu jiwa.
Tono menuturkan, jumlah DTKS ini mengalami peningkatan lantaran terdampak ketika pandemi COVID-19 melanda. Sebelumnya di Januari 2021 silam DTKS di Kota Bandung sebanyak 139 ribu KK atau 473 ribu jiwa.
"Tentunya Pemkot Bandung sudah banyak diakomodir namun demikian data yang diberikan pemerintah pusat harus dilakukan verifikasi dan validasi data. Ini hal yang wajib dilakukan pemerintah kabupaten kota," jelasnya.
Ia mengatakan, verifikasi dan validasi data ini, kata Tono, dimaksudkan agar bisa mendapatkan data terbaru yang akurat.
"DTKS ini dijadikan data pokok untuk penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dari beragam OPD," katanya. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Tito Perintahkan Daerah Tuntaskan Penyaluran Bansos Saat PPKM
