MUI Tegaskan Rencana Impor Beras Sama Saja Menyengsarakan Petani


Petani. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Rencana pemerintah untuk melakukan impor satu juta ton beras di tengah panen raya, menuai kecaman dari berbagai kalangan.
Wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengatakan, jika rencana itu benar terjadi hal tersebut akan menghancurkan harga beras dari petani Indonesia.
Baca Juga
Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia
"Diekspor tentu jelas tidak bisa, lalu oleh para petani kita akan dijual kemana beras tersebut sementara mereka perlu uang," kata Anwar dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/3).
Anwar lantas mengaitkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa seluruh masyarakat harus membeli dan mencintai produk dalam negeri.

Hal ini kata dia, merupakan sesuatu yang mengejutkan, terlebih Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi belum lama memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya tahun ini.
Berdasarkan data BPS produksi beras nasional mencapai 31,63 juta di 2020. Potensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan produksi pada periode sama di 2020 yang sebesar 11,46 juta ton.
Dia pun mengaku terkejut ketika adanya wacana impor beras. Pasalnya, kata Anwar, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat menyebut bahwa pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya lantaran berpotensi menghancurkan harga beras petani.
Apalagi, kalau dikaitkan dan hubungkan dengan pernyataan presiden yang telah mengimbau seluruh warga masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri.
"Dan jangan membeli produk asing apalagi produk-produk tersebut sudah bisa disuply oleh anak-anak bangsa," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa kebijakan impor beras akan menyengsarakan para petani beras. Anwar pun meminta agar para menteri mematuhi instruksi Presiden Jokowi yang meminta untuk lebih menghargai dan cinta terhadap produk lokal.
"Pemerintah itu menurut konstitusi kita adalah untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat," tutur Anwar. (Knu)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Tinjau Pasokan Bahan Pokok di Pasar Nyanggelan Bali, Mendag Busan: Stok Cukup, Harga Terkendali

Berbagai Harga Pangan di Jakarta Berfluktuasi, Beras Premium, Minyak Goreng dan Gula Masih Alami Kenaikan

Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri

Harga Beras SPHP Diklaim Lebih Murah Dibanding Beras Medium, Hari Ini Harga Beras Capai Rp 13.954 Per Kg Masih di Atas HET

Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras

300 Ribu Ton Beras SPHP Sudah Terdistribusi, Pemerintah Terapkan 5 Strategi Buat Mempercepat

Beras Langka di Toko Ritel, Harga di Agen Naik hingga Rp 25 Ribu

Harga Beras Meroket, Mentan Klaim Terjadi Penurunan di 22 Provinsi

Pemerintah Akui Harga Beras Naik Dampak HPP Gabah Rp 6.500, Tapi Petani Nyaman

Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
