MUI Sarankan Kemenag Tidak Panas Kuping Dikritik Soal Haji
Jemaah haji Indonesia mulai tiba di Arafah (Kemenag)
Merahputih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi lebih baik dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
Sehingga, ketika ada kritik atau masukan dari berbagai pihak jangan dianggap angin lalu. Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan harus menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan haji tahun depan.
"Menurut saya sah-sah saja (mengkritik) dan Kementerian Agama tidak usah panas kupingnya mendengar kritik," ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dikutip Antara, Kamis (20/6).
Baca juga:
Timwas Haji DPR Sebut Tenda Jemaah Haji Saat di Mina Mirip Barak Pengungsian
Pria yang juga Naib Amirul Hajj 2024 ini mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan TNI-Polri.
Menurut dia, kesuksesan ini bukan atas nama Kementerian Agama semata, tetapi juga kementerian-kementerian lain yang terlibat.
"Tapi yang jelas Kementerian Agama harus bisa mendengarkan dan kemudian juga menjelaskan kepada masyarakat serta berupaya untuk bergerak ke arah kesempurnaan," jelas dia.
Baca juga:
Ribuan Jemaah Haji Terdampak Penyakit Berhubungan Dengan Cuaca Panas
Anwar juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta kerja keras para petugas haji sehingga penyelenggaraan haji bisa berjalan baik.
Anwar tidak membayangkan fisik para petugas haji yang seperti tidak kenal lelah menyelesaikan pekerjaannya, bahkan sampai 24 jam.
"Kesimpulan saya ya, kalau fisik mereka itu enggak kuat ya repot juga bisa amburadul. Jadi, saya terus terang berterima kasih kepada mereka," kata dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Biaya Haji Turun, Puan Sebut Terapkan Prinsip Berkeadilan Bagi Seluruh Calon Jemaah
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik