MUI Sarankan Kemenag Tidak Panas Kuping Dikritik Soal Haji

Jemaah haji Indonesia mulai tiba di Arafah (Kemenag)
Merahputih.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi lebih baik dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
Sehingga, ketika ada kritik atau masukan dari berbagai pihak jangan dianggap angin lalu. Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan harus menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan haji tahun depan.
"Menurut saya sah-sah saja (mengkritik) dan Kementerian Agama tidak usah panas kupingnya mendengar kritik," ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dikutip Antara, Kamis (20/6).
Baca juga:
Timwas Haji DPR Sebut Tenda Jemaah Haji Saat di Mina Mirip Barak Pengungsian
Pria yang juga Naib Amirul Hajj 2024 ini mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan TNI-Polri.
Menurut dia, kesuksesan ini bukan atas nama Kementerian Agama semata, tetapi juga kementerian-kementerian lain yang terlibat.
"Tapi yang jelas Kementerian Agama harus bisa mendengarkan dan kemudian juga menjelaskan kepada masyarakat serta berupaya untuk bergerak ke arah kesempurnaan," jelas dia.
Baca juga:
Ribuan Jemaah Haji Terdampak Penyakit Berhubungan Dengan Cuaca Panas
Anwar juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi serta kerja keras para petugas haji sehingga penyelenggaraan haji bisa berjalan baik.
Anwar tidak membayangkan fisik para petugas haji yang seperti tidak kenal lelah menyelesaikan pekerjaannya, bahkan sampai 24 jam.
"Kesimpulan saya ya, kalau fisik mereka itu enggak kuat ya repot juga bisa amburadul. Jadi, saya terus terang berterima kasih kepada mereka," kata dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
