MUI Ingatkan Pemerintah Transparan Kelola Anggaran Penanggulangan COVID-19
Simulasi Penanganan Pasien Corona di Rumah Sakit Lavalette, Malang, Jawa Timur. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)
MerahPutih.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengingatkan pemerintah agar transparan dan berkeadilan dalam membuat kebijakan anggaran terkait penanggulangan corona.
Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk menanggulangi COVID-19. Din mengatakan, jangan sampai kebijakan yang dibuat menimbulkan dampak sosial yang buruk.
Baca Juga:
Viral Pocong Jaga Kampung Saat Pandemi COVID-19, Ternyata Lokasinya di Sukoharjo
"Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan (penanggulangan corona) agar jelas transparan, terutama menyangkut anggaran dan berkeadilan, maka data siapa yang berhak menerimanya, pelaksananya, jangan sampai peraturan yang baik tapi pelaksanaan tidak bagus. Dalam suasana seperti ini bisa menimbulkan dampak sosial yang buruk," ujar Din Syamsuddin dalam video conference bersama wartawan, Kamis (2/4).
Ia menilai, pemerintah telah membuat kebijakan yang baik di masa pandemi corona ini.
Misalnya, pemerintah sudah membuat kebijakan bekerja di rumah, sekolah dari rumah, hingga membuat kebijakan physical distancing. Kebijakan yang terbaru adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pada dasarnya kami semua menyambut baik keputusan pemerintah dengan menerbitkan sejumlah produk atau instrumen hukum," ucap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Baca Juga:
Din juga menyadari adanya sinyalemen bahwa karantina wilayah harus lebih ditingkatkan. Apalagi, setelah mendengar ahli kesehatan, diketahui bahwa puncak wabah corona ini diperkirakan pada akhir Mei mendatang.
Berdasarkan asumsi ilmiah para ahli, jika tidak ada langkah serius mencegah penyebaran wabah ini, maka diperkirakan jumlah korban yang jatuh bisa mencapai 200 ribu.
"Jadi langkah-langkah ini harus secara bersama. Pemerintah harus bersatu-padu, jangan sampai ada perbedaan pendapat di antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah," ucap dia. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Bahas Isu Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Undang MUI, PBNU, dan Muhammadiyah
Korban Banjir dan Longsor di Sumatra Capai 753 Jiwa, MUI: Mereka Mati Syahid
MUI Minta Umat Islam Gelar Shalat Gaib untuk Korban Longsor dan Banjir di Sumut
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Roy Suryo Cs Dijadikan Tersangka Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi, Ketum MUI : Pelajaran agar tak Gampang Caci Maki Orang Lain
MUI Tolak Keikusertaan Tim Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta
Insiden Ambruknya Ponpes Al Khoziny, MUI Minta Infrastruktur Bangunan Segera Dicek
MUI Dorong Sanksi Tegas Aksi Gabungan Arab-Islam dan Barat untuk Akhiri Kekejaman Israel di Gaza
Ingatkan Ada Konsekuensi Hukum, MUI Serukan Setop Penjarahan Saat Demo