Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin mengingatkan pemerintah agar transparan dan berkeadilan dalam membuat kebijakan anggaran terkait penanggulangan corona.
Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun untuk menanggulangi COVID-19. Din mengatakan, jangan sampai kebijakan yang dibuat menimbulkan dampak sosial yang buruk.
Baca Juga:
Viral Pocong Jaga Kampung Saat Pandemi COVID-19, Ternyata Lokasinya di Sukoharjo
"Dalam pelaksanaan peraturan-peraturan (penanggulangan corona) agar jelas transparan, terutama menyangkut anggaran dan berkeadilan, maka data siapa yang berhak menerimanya, pelaksananya, jangan sampai peraturan yang baik tapi pelaksanaan tidak bagus. Dalam suasana seperti ini bisa menimbulkan dampak sosial yang buruk," ujar Din Syamsuddin dalam video conference bersama wartawan, Kamis (2/4).
Ia menilai, pemerintah telah membuat kebijakan yang baik di masa pandemi corona ini.
Misalnya, pemerintah sudah membuat kebijakan bekerja di rumah, sekolah dari rumah, hingga membuat kebijakan physical distancing. Kebijakan yang terbaru adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Pada dasarnya kami semua menyambut baik keputusan pemerintah dengan menerbitkan sejumlah produk atau instrumen hukum," ucap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Baca Juga:
Din juga menyadari adanya sinyalemen bahwa karantina wilayah harus lebih ditingkatkan. Apalagi, setelah mendengar ahli kesehatan, diketahui bahwa puncak wabah corona ini diperkirakan pada akhir Mei mendatang.
Berdasarkan asumsi ilmiah para ahli, jika tidak ada langkah serius mencegah penyebaran wabah ini, maka diperkirakan jumlah korban yang jatuh bisa mencapai 200 ribu.
"Jadi langkah-langkah ini harus secara bersama. Pemerintah harus bersatu-padu, jangan sampai ada perbedaan pendapat di antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan daerah," ucap dia. (Knu)
Baca Juga:
