Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta memandang kebijakan yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai kebijakan prematur. Pasalnya, kebijakan baru pemerintah itu malah menuai kritik dan memicu masalah baru.
"Saya lihat ini 'kan keputusan ini kurang matang ya. Keputusan yang diambil dengan tidak melalui prosedur yang panjang gitu 'kan, mencari informasi dahulu di tengah masyarakat dan sebagainya. Saya kira keputusan ini, saya kira prematur," kata Hatta, saat ditemui media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2)
Hatta menilai kebijakan baru ini kurang melalui sosialisasi sebelum penerapan hingga akhirnya menuai polemik di tengah masyarakat. Seharusnya, lanjut dia, dampak efek domino dari penerapan kebijakan itu diantisipasi sebelumnya
"Jangan sampai menjadi polemik lagi seperti ini. Orang harus antre, UMKM harus tutup dan sebagainya. Efek domino dari kebijakan yang tidak pro pada masyarakat kecil ini, ini dampaknya bahaya," tuturnya.
Baca juga:
Menteri Bahlil Sampai Minta Maaf, Begini Kronologis Ibu Meninggal Antre LPG di Tangsel
Legislator PAN itu mengungkapkan kebijakan yang bertujuan baik untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di pasaran justru menjadi tidak efisien ketika diterapkan di tengah masyarakat.
"Jangan maksudnya baik supaya harga LPG itu murah beli di pangkalan, tetapi ternyata masyarakat disuruh antre berjam-jam. Itu enggak murah juga mereka enggak kerja enggak efektif. Kehilangan waktunya untuk bekerja, yang punya usaha sampai menutup usahanya karena kosong dan sebagainya," paparnya.
"Bahkan ada masyarakat yang nenek-nenek yang meninggal dan sebagainya di Tangsel (Tangerang Selatan) itu 'kan itu enggak sehat sama sekali," tandas dia, dikutip Antara. (*)
