Muhammad Hatta Cap Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Kebijakan Prematur, Efek Dominonya Bahaya
Ilustrasi gas elpiji 3 kg. (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)
MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta memandang kebijakan yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai kebijakan prematur. Pasalnya, kebijakan baru pemerintah itu malah menuai kritik dan memicu masalah baru.
"Saya lihat ini 'kan keputusan ini kurang matang ya. Keputusan yang diambil dengan tidak melalui prosedur yang panjang gitu 'kan, mencari informasi dahulu di tengah masyarakat dan sebagainya. Saya kira keputusan ini, saya kira prematur," kata Hatta, saat ditemui media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2)
Hatta menilai kebijakan baru ini kurang melalui sosialisasi sebelum penerapan hingga akhirnya menuai polemik di tengah masyarakat. Seharusnya, lanjut dia, dampak efek domino dari penerapan kebijakan itu diantisipasi sebelumnya
"Jangan sampai menjadi polemik lagi seperti ini. Orang harus antre, UMKM harus tutup dan sebagainya. Efek domino dari kebijakan yang tidak pro pada masyarakat kecil ini, ini dampaknya bahaya," tuturnya.
Baca juga:
Menteri Bahlil Sampai Minta Maaf, Begini Kronologis Ibu Meninggal Antre LPG di Tangsel
Legislator PAN itu mengungkapkan kebijakan yang bertujuan baik untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di pasaran justru menjadi tidak efisien ketika diterapkan di tengah masyarakat.
"Jangan maksudnya baik supaya harga LPG itu murah beli di pangkalan, tetapi ternyata masyarakat disuruh antre berjam-jam. Itu enggak murah juga mereka enggak kerja enggak efektif. Kehilangan waktunya untuk bekerja, yang punya usaha sampai menutup usahanya karena kosong dan sebagainya," paparnya.
"Bahkan ada masyarakat yang nenek-nenek yang meninggal dan sebagainya di Tangsel (Tangerang Selatan) itu 'kan itu enggak sehat sama sekali," tandas dia, dikutip Antara. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Menkeu Purbaya Desain Ulang Skema Subsidi
Subsidi Tiket KRL Commuter Line Jabodetabek Tembus Rp 1,7 Triliun
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
DPRD Jakarta Ngaku Belum Diajak Ngomong Soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
21 Tahun Beroperasi Tarif TransJakarta Naik Baru Sekali, Segini Ongkos Riilnya Tanpa Subsidi
Harga Gas LPG 3 Kg Tembus Rp 40 Ribu, Eks Anggota DPR: Bukti Negara Gagal Lindungi Rakyat
Puan Dorong Pemerintah Pastikan Kebijakan NIK Pembelian LPG Bersubsidi Berjalan Adil dan Transparan
Pemerintah Bakal Tetapkan Beras Subsidi Jadi Satu Harga Biar Tidak Disalahgunakan Swasta
Gas Elpiji 3 Kg di Sragen Kembali Langka, Pertamina Tambah Pasokan 112 Persen
Polisi Usut Beras Oplosan, Kejagung Usut Penyimpangan Subsidi Beras