MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama

Artis dan Komedian Komeng Resmi Jadi Anggota DPD RI Periode 2024-2029

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno ikut menanggapi saling balas antara anggota DPD RI Dapil Jawa Barat Alfiansyah Bustami (Komeng) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Di satu sisi, Komeng merasa Jawa Barat selalu disalahkan dalam bencana banjir di Jakarta. Sementara itu, bagi Pramono masalah banjir Jakarta tidak sepenuhnya disebabkan wilayah lain.

Eddy mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menangani masalah banjir dan potensi dampak krisis iklim.

"Penanganan banjir butuh kolaborasi antarwilayah dan saling mendukung. Karena menangani banjir butuh aksi penanganan dari hulu hingga hilir. Bukan hanya satu sisi dan tidak bisa dilakukan sendirian," kata Eddy, Jumat (19/9).

Oleh karena itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN ini mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini. "Anomali iklim hujan terus-menerus dan tidak menentu merupakan buah dari krisis iklim dan darurat sampah yang membawa bencana ekologis besar, dan pada akhirnya masyarakat yang dirugikan. Ini bukan waktu yang tepat untuk berpolemik, melainkan untuk berkolaborasi mencegah dampak krisis iklim," ucapnya.

Baca juga:

DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar



Doktor Ilmu Politik UI ini meyakini koordinasi yang baik antara Jawa Barat dan DKI Jakarta untuk menangani banjir, sampah, polusi udara, hingga krisis iklim akan mencegah dampak yang semakin merugikan masyarakat.

"Ide wilayah aglomerasi sebenarnya yakni memastikan kolaborasi antarpemerintah daerah agar ada sinkronisasi pembangunan, koordinasi terpadu, dan kerja sama ekonomi. Termasuk di dalamnya mencegah dampak kerusakan lingkungan," lanjutnya.(Asp)

Baca juga:

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

#DKI Jakarta #Pramono Anung #Banjir
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Latar Belakang Pelaku Ledakan SMAN 72: Bapak dan Ibunya Terpisah
Pramono menilai tindakan siswa tersebut dipengaruhi konten kekerasan yang diakses melalui media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Latar Belakang Pelaku Ledakan SMAN 72: Bapak dan Ibunya Terpisah
Indonesia
Diprotes Pedagang, Pasar Jaya Jelaskan Alasan Penyegelan Kios di Pasar Pramuka
Pasar Jaya jelaskan alasan penyegelan kios di Pasar Pramuka. Hal itu pun menimbulkan protes dari para pedagang.
Soffi Amira - Kamis, 13 November 2025
Diprotes Pedagang, Pasar Jaya Jelaskan Alasan Penyegelan Kios di Pasar Pramuka
Indonesia
Senang Ada Temuan Kasus Tb, Wamenkes: Bisa Langsung Diobati
Kemenkes menargetkan hingga akhir tahun ini bisa mengobati 900 ribu orang yang terkena Tb.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Senang Ada Temuan Kasus Tb, Wamenkes: Bisa Langsung Diobati
Indonesia
Pelaku Peledakan SMAN 72 Tonton Video Kekerasan, Disdik DKI Harus Blokir Akses Konten Berbahaya di Sekolah
Penyelidikan atas aktivitas media sosial terduga pelaku juga dilakukan untuk menelusuri kemungkinan bergabung dalam grup atau komunitas daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 13 November 2025
Pelaku Peledakan SMAN 72 Tonton Video Kekerasan, Disdik DKI Harus Blokir Akses Konten Berbahaya di Sekolah
Indonesia
Potensi Bencana Hidrometeorologi Meningkat, Pemkab Bima NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana 14 Hari
Status tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/370/07.04 Tahun 2025, yang ditandatangani Bupati Bima Ady Mahyudi tertanggal 8 November 2025.
Frengky Aruan - Kamis, 13 November 2025
Potensi Bencana Hidrometeorologi Meningkat, Pemkab Bima NTB Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana 14 Hari
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Indonesia
Pramono Minta Usut Tuntas Kematian Pemotor yang Tewas Terlindas Mikrotrans
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meminta aparat untuk mengusut tuntas pemotor yang tewas terlindas Mikrotrans.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Pramono Minta Usut Tuntas Kematian Pemotor yang Tewas Terlindas Mikrotrans
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Tanggung Seluruh Biaya Pemotor yang Tewas Terlindas Mikrotrans
Pemprov DKI akan bertanggung jawab atas biaya pemotor yang tewas terlindas Mikrotrans.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Pemprov DKI Bakal Tanggung Seluruh Biaya Pemotor yang Tewas Terlindas Mikrotrans
Indonesia
DPRD DKI Temukan Potensi Kebocoran Pendapatan Parkir Capai Rp 1,4 Triliun
Pansus Perparkiran DPRD DKI menemukan kebocoran pendapatan parkir Rp1,4 triliun. DPRD minta Pemprov fokus benahi sistem, bukan naikkan tarif.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
DPRD DKI Temukan Potensi Kebocoran Pendapatan Parkir Capai Rp 1,4 Triliun
Indonesia
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Kebijakan terbaru Pemerintah DKI itu tidak memberikan keringanan sama sekali apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23/2023
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
PSI Desak Gubernur Pramono Ubah Aturan BPHTB, Era Anies Digratisiskan Rumah di Bawah Rp 2 Miliar
Bagikan