Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai publik sudah sangat kritis terhadap RUU HIP. Kritis publik bukan lagi hanya soal tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS No. XXV/1966, juga “kecolongan” penyebutan trisila dan ekasila, tetapi masalah-masalah dalam RUU HIP yang tersebar di beberapa pasal, seperti yang ada di Pasal 4, 5, 6 dan 8 RUU HIP.
Baca Juga
PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP
HNW menjelaskan dengan mempertimbangkan kondisi sosial politik dan penolakan masyarakat, saat Baleg merevisi naskah akademik tersebut maka pengusul dari Baleg juga dapat mempertimbangkan ulang apakah RUU HIP memang perlu dipaksakan untuk dilanjutkan dibahas dan disahkan, atau malah dihentikan saja.
"Karena penjabaran dan haluan ideologi Pancasila sudah disepakati dan itu ada dalam Pembukaan UUD dan dalam Bab/pasal/ayat2 UUDNRI 1945. Ia mengingatkan ada problem ketatanegaraan apabila RUU HIP ini dipaksakan untuk dilanjutkan dan disahkan," ujarnya.
Pancasila, sebagaimana dikutip Antara, adalah norma dasar yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, nilainya sebagai norma dasar memang bersifat umum tapi yang disepakati oleh para "Founding Fathers" sehingga jangan sampai Pancasila "downgrade" melalui UU kontroversial seperti RUU HIP.
Namun menurut dia, apabila mau dibuat penjabaran lagi maka seharusnya dilakukan di Batang Tubuh UUD 1945 melalui amandemen lagi terhadap UUD, bukan diatur dalam UU apalagi yang kontroversial seperti RUU HIP yang malah menambah
kegaduhan publik.
Baca Juga
"Saat Rakyat dan Pemerintah sangat direpotkan dengan bencana kesehatan nasional yaitu COVID-19 maka semestinya yang hadir adalah ketentuan UU yang kuatkan pengamalan Pancasila, untuk selamatkan bangsa dan negara, agar berkontribusi atasi COVID-19 dan dampak-dampaknya," katanya. (*)
