MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Kondisi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo usai proses pengangkatan seluruh material reruntuhan dan evakuasi korban, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/10/2025). (ANTARA/Fahmi Alfian)
MerahPutih.com - MPR RI menyoroti rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang rencananya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya. Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari Ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/10).
Eddy menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana negara, terutama untuk proyek pembangunan lembaga pendidikan.
“Agar kemudian, jika digunakan lagi anggaran untuk pembangunannya, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik,” tuturnya.
Baca juga:
Politisi PAN itu juga menyatakan bahwa prinsip transparansi harus diterapkan tidak hanya pada Ponpes Al Khoziny, tetapi juga pada seluruh pondok pesantren di Indonesia. “Aspek akuntabilitasnya harus jadi fokus dan perhatian utama,” tegasnya.
Meski tidak secara eksplisit menyatakan dukungan atau penolakan terhadap penggunaan APBN, Eddy menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan domain eksekutif.
“APBN itu ranah eksekutif untuk penggunaannya. Tapi kalau usulan dari kami, agar ada akuntabilitas publik, sebaiknya dilakukan audit dulu, baik audit keuangan, pembangunan, maupun konstruksi,” jelasnya.
Eddy menyambut baik jika ke depan seluruh ponpes mendapat dukungan anggaran negara, terutama dalam konteks penguatan pendidikan.
Baca juga:
Namun, dia juga mengingatkan agar insiden ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.
“Perlu pengkajian agar kejadian serupa tidak terulang. Ke depannya, anggaran pembangunan ponpes di mana pun di Indonesia harus bisa dipertanggungjawabkan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi,” tutup Eddy.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan menggunakan dana APBN, meski tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak swasta.
“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta,” ujar Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10). (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
MPR Rampungkan Draf Pokok-Pokok Haluan Negara, Segera Dibahas Dengan Presiden
Eddy Soeparno Tegaskan Presiden Prabowo tidak Dikendalikan Jokowi
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Forum Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 Bahas RUU Pengelolaan Perubahan Iklim
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo