MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN

Kondisi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo usai proses pengangkatan seluruh material reruntuhan dan evakuasi korban, di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/10/2025). (ANTARA/Fahmi Alfian)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - MPR RI menyoroti rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang rencananya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya. Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari Ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/10).

Eddy menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana negara, terutama untuk proyek pembangunan lembaga pendidikan.

“Agar kemudian, jika digunakan lagi anggaran untuk pembangunannya, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik,” tuturnya.

Baca juga:

Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun

Politisi PAN itu juga menyatakan bahwa prinsip transparansi harus diterapkan tidak hanya pada Ponpes Al Khoziny, tetapi juga pada seluruh pondok pesantren di Indonesia. “Aspek akuntabilitasnya harus jadi fokus dan perhatian utama,” tegasnya.

Meski tidak secara eksplisit menyatakan dukungan atau penolakan terhadap penggunaan APBN, Eddy menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan domain eksekutif.

“APBN itu ranah eksekutif untuk penggunaannya. Tapi kalau usulan dari kami, agar ada akuntabilitas publik, sebaiknya dilakukan audit dulu, baik audit keuangan, pembangunan, maupun konstruksi,” jelasnya.

Eddy menyambut baik jika ke depan seluruh ponpes mendapat dukungan anggaran negara, terutama dalam konteks penguatan pendidikan.

Baca juga:

Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain

Namun, dia juga mengingatkan agar insiden ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.

“Perlu pengkajian agar kejadian serupa tidak terulang. Ke depannya, anggaran pembangunan ponpes di mana pun di Indonesia harus bisa dipertanggungjawabkan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi,” tutup Eddy.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan menggunakan dana APBN, meski tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak swasta.

“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta,” ujar Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10). (Pon)

#Ponpes Al Khoziny #MPR RI #APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Indonesia
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Undang-Undang tersebut bakal mengintegrasikan berbagai kebijakan di kementerian dan lembaga yang saat ini masih berjalan secara sektoral.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Dorong RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Minta Aktivis Lingkungan Kolaborasi di ICCF 2025
Indonesia
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Tidak paham peran besar pesantren bagi pendidikan, moral, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Sekjen PKB: Wacana Penutupan Ponpes Al Khoziny Usulan Asbun
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Indonesia
Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain
Banyak pihak lain yang mengalami musibah tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain
Indonesia
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
Yahya menekankan pentingnya persatuan umat dalam menghadapi berbagai musibah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Gus Rivqy Instruksikan Panji Bangsa Proaktif Data Pesantren Rawan Bangunan
Merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral organisasi terhadap keselamatan dan ketahanan infrastruktur pesantren di seluruh wilayah.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Gus Rivqy Instruksikan Panji Bangsa Proaktif Data Pesantren Rawan Bangunan
Indonesia
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Ini kasus menyita perhatian publik dan korbannya banyak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Tragedi Musala Al-Khoziny Sidoarjo, DPR Minta Polisi Tetapkan Pihak yang Bertanggung Jawab Secara Hukum
Indonesia
UU APBN sudah Sah, Pramono Akui para Gubernur di Indonesia Sulit Batalkan Pemangkasan TKD
Saat ini Pramono memilih untuk menerima keputusan Kementerian Keuangan yang memotong dana transfer ke Jakarta sebesar Rp 15 triliun menjadi hanya Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
UU APBN sudah Sah, Pramono Akui para Gubernur di Indonesia Sulit Batalkan Pemangkasan TKD
Bagikan