Wisnu Cipto
MerahPutih.com - MPR RI menyoroti rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang rencananya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apa pun kegiatannya. Saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari Ponpes yang menggunakan mungkin APBN,” kata Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/10).
Eddy menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana negara, terutama untuk proyek pembangunan lembaga pendidikan.
“Agar kemudian, jika digunakan lagi anggaran untuk pembangunannya, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik,” tuturnya.
Baca juga:
Politisi PAN itu juga menyatakan bahwa prinsip transparansi harus diterapkan tidak hanya pada Ponpes Al Khoziny, tetapi juga pada seluruh pondok pesantren di Indonesia. “Aspek akuntabilitasnya harus jadi fokus dan perhatian utama,” tegasnya.
Meski tidak secara eksplisit menyatakan dukungan atau penolakan terhadap penggunaan APBN, Eddy menyebut bahwa keputusan tersebut merupakan domain eksekutif.
“APBN itu ranah eksekutif untuk penggunaannya. Tapi kalau usulan dari kami, agar ada akuntabilitas publik, sebaiknya dilakukan audit dulu, baik audit keuangan, pembangunan, maupun konstruksi,” jelasnya.
Eddy menyambut baik jika ke depan seluruh ponpes mendapat dukungan anggaran negara, terutama dalam konteks penguatan pendidikan.
Baca juga:
Namun, dia juga mengingatkan agar insiden ambruknya musala di Ponpes Al Khoziny menjadi pelajaran penting bagi pemerintah.
“Perlu pengkajian agar kejadian serupa tidak terulang. Ke depannya, anggaran pembangunan ponpes di mana pun di Indonesia harus bisa dipertanggungjawabkan dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi,” tutup Eddy.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny akan menggunakan dana APBN, meski tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak swasta.
“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta,” ujar Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10). (Pon)
