MPP Minta KPK Segera Minta Maaf, Jika Tidak Siap-Siap Berhadapan dengan Rakyat papua

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 20 Februari 2019
MPP Minta KPK Segera Minta Maaf, Jika Tidak Siap-Siap Berhadapan dengan Rakyat papua

Sejumlah massa tergabung dalam Masyarakat Peduli Papua (MPP) melakukan aksi unjuk rassa di depan Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/2)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Sejumlah massa tergabung dalam Masyarakat Peduli Papua (MPP) melakukan aksi unjuk rassa di depan Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/2). Mereka meminta kepada KPK agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap Lukas Enembe.

"Save Lukas Enembe, lawan ketidakadilan dan lawan KPK. Save Lukas Enembe pemimpin dan juga anak adat atau Kepala Suku Papua," tegas Koordinator aksi, Michael.

Massa yang mengenakan pakaian adat Papua itu juga meminta Agus Rahardjo cs bisa hadir ke tanah Papua untuk segera meminta maaf kepada masyarakat adat Papua juga kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

"KPK harus segera minta maaf, jika tidak siap berhadapan dengan rakyat Papua. KPK sudah melakukan pembunuhan karakter dan perusakan reputasi Lukas Enembe," terang Michael.

"Kita tidak takut intimidasi oleh siapapun termasuk KPK, jadi KPK jangan sok paling benar," tambah dia lagi.

Lebih lanjut, Michael menegaskan saat ini masyarakat Papua sangat marah kepada lembaga antirasuah karena harkat, martabat, dan wibawa pemimpin mereka telah direndahkan oleh KPK.

"KPK jangan coba-coba mengganggu pemimpin kami. Kami mencurigai dibalik upaya pembunuhan karakter terhadap pemimpin kami ada yang mencoba memainkan skenario yang luar biasa, terstruktur dan sistematis. Ini adalah bentuk kejahatan terhadap pemimpin besar orang Papua Lukas Enembe," ucap Michael.

Lebih jauh, Michael mengutarakan bahwa skenario ini adalah bentuk pembodohan dan harus dilawan oleh seluruh rakyat Papua. Maka itu, pihaknya menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk terus menerus menduduki Gedung KPK sampai menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

"Untuk itu, rakyat Papua harus bersatu melawan ketidakadilan. Ini suatu kejahatan yang harus dilawan kita semua. Gubernur Papua saja dimainkan, bagaimana dengan rakyatnya. Setiap hari masyarakat Papua akan terus duduki KPK sampai mereka meminta maaf kepada Gubernur Papua. KPK jangan jadi lembaga jahiliyah," jelas dia. (*)

#KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
"Terkait ramainya pemberitaan hari ini di media tentang saya, saya sangat sedih dan menyatakan bahwa pemberitaan itu tidak benar," ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
KPK Ungkap Penyitaan Rp 2 Miliar, Dirut KAI Bantah Pemberitaan
Indonesia
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
KPK menyita uang Rp2 miliar dari Dirut KAI inisial BR terkait dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. BR bantah terlibat. Simak fakta lengkapnya di sini
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 November 2026
Dirut KAI Ngaku Sedih, Tapi KPK Pastikan Rp2 Miliar Sudah Disita Sejak Agustus Lalu
Indonesia
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
KPK menjelaskan penyitaan uang Rp 2 miliar dari Bobby Rasyidin terkait kasus korupsi digitalisasi SPBU Pertamina. Penyitaan dilakukan sejak Agustus 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
KPK Tegaskan Penyitaan Uang Bobby Rasyidin: Tak Terkait Jabatan Dirut KAI
Berita Foto
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan pers terkait penyitaan uang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jum'at (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
KPK Ungkap Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Berita Foto
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meninggalkan Gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 04 November 2026
Momen Menteri ATR/BPN Nusron Wahid usai Jalani Pemeriksaan KPK sebagai Saksi
Indonesia
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid penuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek fakta pemeriksaan dan daftar tersangkanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Kelar Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap HGB Bogor, Nusron Wahid: Saya Pejabat!
Indonesia
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
KPK resmi menetapkan Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka baru dalam pusaran kasus suap pejabat Bea Cukai Kemenkeu. Simak update selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Seret Dedi Congor Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai, Siapa Menyusul?
Indonesia
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
KPK menggeledah kantor DLH Klaten pada Kamis (29/10). Penyidik KPK membawa dua koper berisi barang bukti.
Soffi Amira - Jumat, 30 Oktober 2026
KPK Geledah Kantor DLH Klaten Selama 7 Jam, Sejumlah Dokumen Disita
Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Bagikan