Moeldoko Diminta Tak Ancam Rakyat, KAMI: Sikap Represif dan Otoriter Ketinggalan Zaman

MerahPutih.com - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin buka suara menanggapi sindiran dan ancaman yang dilontarkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko beberapa waktu lalu.

"Pak Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman," kata Din dalam keterangannya, Jumat, (2/10).

Baca Juga:

Moeldoko Minta FPI Mendeklarasikan Pancasila Sebagai Ideologi

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan tantangan dan ancaman dari pemerintah akan menjadi pelecut KAMI untuk tetap beristikamah dalam perjuangan.

"KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadanya," tegas Din.

Din tak membantah pernyataan Moeldoko yang menyebut KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Namun, Din menegaskan KAMI memiliki kepentingan untuk meluruskan kekeliruan yang dilakukan pemerintah.

"Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, antara lain meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan dan mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada)," tegas Din.

Tidak hanya itu, KAMI juga mempunyai kepentingan untuk mengingatkan pemerintah agar serius memberantas KKN yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan, dengan mencabut UU yang melemahkan KPK.

"Mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh," ujarnya.

Baca Juga:

Bertemu Moeldoko, Dubes Tiongkok Bantah Lakukan Represi Terhadap Minoritas Uighur

KAMI, lanjut Din, juga mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI. Dengan demikian, tegas Din, hal itu merupakan sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI.

"Pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja sungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," kata Din. (Pon)