Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Ketua Umum Megawati Soekarnoputri diklaim siap menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) jika menerima undangan panggilan dan dibutuhkan untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan sebagai respons atas pernyataan Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan yang meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan juga dipanggil MK, di mana permintaan 4 menteri Presiden Jokowi dilakukan oleh MK.
Baca juga:
Mahfud MD Serahkan ke Hakim MK Soal Pemanggilan Presiden dan Kapolri
Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan pemanggilan Megawati Soekarnoputri ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai saksi untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 harus ada relevansi dan signifikansinya.
"Usulan pemanggilan semestinya diajukan sejak awal dengan mempertimbangkan relevansi dan signifikansinya sesuai dengan tema krusial sengketa pilpres," ujar Siti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan, undangan kepada menteri atau ketua umum partai politik itu berdasarkan kebutuhan yang diperlukan MK. Di mana, bahwa kehadiran saksi atau ahli sangat diperlukan dalam persidangan.
Siti mempertanyakan relevansi dan signifikansi dari Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan untuk hadir dalam sidang sengketa pemilu di MK.
"Terkait Ibu Megawati, apa relevansi dan signifikansinya, sehingga harus dihadirkan. Sementara yang bersangkutan adalah ketua umum parpol," jelasnya.
Siti juga mempertanyakan bagaimana dengan posisi ketua umum partai politik lainnya yang mengikuti kompetisi pilpres untuk ikut dipanggil MK. Hal ini berbeda dengan posisi dan peran menteri terkait yang akan dihadirkan pada Jumat (5/4) di MK.
"Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, beliau tertawa dan kemudian dia mengatakan 'loh kalau saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya akan dengan sangat senang hati untuk menanggapi itu'," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (*)
Baca juga:
TPN Ganjar-Mahfud Sebut Sangat Ideal Jika Presiden Jokowi Dihadirkan di MK
