Minta Tak Pedulikan Protes AS, Ekonom Sebut QRIS Jadi Pendorong Ekonomi Digital

Soffi AmiraSoffi Amira - Jumat, 25 April 2025
Minta Tak Pedulikan Protes AS, Ekonom Sebut QRIS Jadi Pendorong Ekonomi Digital

Transaksi QRIS. Foto: Dok/Kemenpan RB

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia memiliki alasan kuat untuk mempertahankan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Pernyataan ini merespons pemerintah Amerika Serikat yang menilai QRIS sebagai salah satu hambatan perdagangan.

Menurut Ekonom, Achmad Nur Hidayat, QRIS bukan sekadar teknologi pembayaran berbasis kode QR, tetapi juga merupakan infrastruktur publik digital yang menyatukan berbagai metode pembayaran elektronik agar kompatibel secara nasional.

“QRIS telah menjadi salah satu katalis penting dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif,” kata Achmad kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/4).

Baca juga:

AS Kritik QRIS-GPN, Legislator Demokrat Dorong Pemerintah Tegakkan Prinsip Kedaulatan Digital

Achmad mengatakan, sebelum ada QRIS, transaksi yang menggunakan jaringan internasional sering kali dikenakan biaya tinggi karena harus melalui switching luar negeri. Hal ini memberatkan konsumen serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Kehadiran QRIS menekan biaya transaksi, sehingga semakin banyak pelaku usaha informal dapat bergabung ke ekosistem keuangan digital,” jelas Achmad.

Achmad menilai, ada paradoks dalam pernyataan AS tentang QRIS. Sebab, di satu sisi negara itu ingin ada integrasi sistem dengan negara lain. Namun, di sisi yang lain mereka enggan menyesuaikan diri dengan standar lokal.

Dibanding memaksa Indonesia mengadopsi standar global, Achmad meminta perusahaan asing bisa berinovasi agar layanannya selaras dengan QRIS.

Baca juga:

Penggunaan QRIS dan GPN Bukti Kedaulatan Ekonomi Indonesia, DPR: Banyak Bantu Usaha Kecil

“Justru ketidakmampuan beradaptasi dengan kebijakan lokal yang menjadi akar masalah,” kata dia.

Keluhan AS soal QRIS tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang diterbitkan pada 31 Maret 2025.

Pada dokumen itu, United States Trade Representative (USTR) menyebutkan, bahwa bank dan perusahaan penyedia jasa pembayaran asal Amerika Serikat merasa tidak dilibatkan saat Bank Indonesia membuat kebijakan mengenai QRIS. (knu)

#Ekonom #QRIS #Amerika Serikat #Ekonomi Digital #Transaksi Keuangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Iran Siagakan Militer Siap Saling Serang dengan AS
Iran mengalami sejumlah kerugian, namun menegaskan bahwa pasukan Iran telah menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap pasukan Amerika Serikat.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 54 menit lalu
Iran Siagakan Militer Siap Saling Serang dengan AS
Dunia
Neraka Selat Hormuz: Iran Anggap Semua Kapal Musuh, Nekat Melintas Bakal Diserang!
Militer Iran menutup total Selat Hormuz dan mengancam akan menyerang kapal yang nekat melintas.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Neraka Selat Hormuz: Iran Anggap Semua Kapal Musuh, Nekat Melintas Bakal Diserang!
Dunia
IGRC Serang 18 Titik Aset Militer AS, Iran: Timur Tengah Akan Jadi Neraka Mereka
IRGC memperingatkan Timur Tengah akan jadi “neraka” bagi Amerika Serikat dan sekutunya jika Selat Hormuz terus diganggu.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
IGRC Serang 18 Titik Aset Militer AS, Iran: Timur Tengah Akan Jadi Neraka Mereka
Dunia
Iran Balas Serang Pangkalan AS di Irak, Pelayaran Selat Hormuz Kembali Ditutup Total
Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Angkatan Bersenjata Iran telah mengumumkan penutupan total Selat Hormuz bagi seluruh kapal mulai dini hari tadi.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Iran Balas Serang Pangkalan AS di Irak, Pelayaran Selat Hormuz Kembali Ditutup Total
Olahraga
Wasit Piala Dunia dari Somalia Ditolak Masuk AS, Presiden FIFA Geleng-Geleng
Presiden Infantino Infantino menegaskan FIFA tidak bisa memaksa AS mengubah aturan keimigrasian mereka.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Juni 2026
Wasit Piala Dunia dari Somalia Ditolak Masuk AS, Presiden FIFA Geleng-Geleng
Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Olahraga
Wasit Piala Dunia 2026 Asal Somalia Ditolak Masuk AS, FIFA Buka Suara
Wasit asal Somalia, Omar Artan, dilarang masuk ke AS. Ia pun gagal memimpin pertandingan Piala Dunia 2026, meski sudah dipilih FIFA.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Wasit Piala Dunia 2026 Asal Somalia Ditolak Masuk AS, FIFA Buka Suara
Olahraga
Timnas Iran Kritik FIFA usai Tiba di Meksiko, Visa Piala Dunia 2026 Dinilai Bermasalah
Timnas Iran sudah tiba di Meksiko jelang Piala Dunia 2026. Namun, mereka mengkritik FIFA atas visa yang dinilai bermasalah.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
Timnas Iran Kritik FIFA usai Tiba di Meksiko, Visa Piala Dunia 2026 Dinilai Bermasalah
Indonesia
Presiden Trump Kena Skakmat, DPR AS Termasuk dari Republik Tolak Serangan ke Iran Dilanjutkan
DPR AS meloloskan resolusi penghentian serangan ke Iran dengan dukungan anggota Partai Republik. P
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Presiden Trump Kena Skakmat, DPR AS Termasuk dari Republik Tolak Serangan ke Iran Dilanjutkan
Indonesia
Rp 432 Triliun Aset Ditahan AS, Iran Minta Pencairan Setengah Sesuai Kesepakatan Damai
Iran menuntut Amerika Serikat untuk segera mencairkan sedikitnya 50 persen aset asing miliknya setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Rp 432 Triliun Aset Ditahan AS, Iran Minta Pencairan Setengah Sesuai Kesepakatan Damai
Bagikan