Mimika Bentuk Tim Khusus Perjuangkan Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 17 Februari 2017
Mimika Bentuk Tim Khusus Perjuangkan Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Demo karyawan Freeport di kantor Pemkab Mimika. (Antara Foto/Vembri Waluyas)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, segera membentuk tim khusus yang bertugas memperjuangkan izin ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak PT Freeport Indonesia, di pemerintah pusat di Jakarta.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang ditemui di Timika, Jumat (17/2), mengatakan tim tersebut nantinya akan melibatkan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Mimika serta solidaritas karyawan PT Freeport Indonesia.

"Hari ini juga kami akan bentuk tim untuk merumuskan aspirasi karyawan PT Freeport Indonesia dan dampak apa-apa saja yang ditimbulkan terjadi jika Freeport berhenti beroperasi dalam waktu yang lama akibat ketidakjelasan masa depan mereka," ujarnya.

"Hasil kerja tim ini akan kita dorong ke Pemerintah Pusat di Jakarta melalui Menteri Tenaga Kerja, Menteri ESDM, DPR RI hingga ke Presiden," kata Bupati Eltinus.

Ia menegaskan hal itu usai menerima ribuan karyawan PT Freeport Indonesia, karyawan perusahaan kontraktor dan privatisasi beserta keluarga mereka yang menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jalan Cenderawasih Kampung Karang Senang-SP3, Distrik Kuala Kencana, Jumat (17/2) siang.

Bupati Omaleng mengaku dapat memahami situasi dan kondisi yang kini dirasakan karyawan Freeport dan berbagai perusahaan kontraktor serta privatisasinya.

Sekitar 32.200 karyawan Freeport dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya kini terancam kehilangan pekerjaan lantaran produksi tambang Freeport kini berhenti sementara waktu.

Penghentian produksi tambang Freeport baik tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah (underground) hingga pabrik pengolahan di Mil 74 Tembagapura lantaran pemerintah belum menerbitkan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport.

Izin ekspor konsentrat PT Freeport telah habis masa berlakunya sejak 11 Januari 2017.

"Apa yang dirasakan oleh karyawan Freeport, hal yang sama juga kami rasakan di Pemda Mimika. Sebab dana royalti dan pajak-pajak yang disumbangkan oleh PT Freeport dan karyawannya itulah yang menghidupi ekonomi Kabupaten Mimika. APBD Mimika sangat bergantung pada keberlangsungan operasional PT Freeport," tegas Omaleng.

Bupati Omaleng mengaku tidak bisa mengambil tindakan apapun terhadap situasi yang kini terjadi di PT Freeport, dimana perusahaan itu kini mulai merumahkan sekitar 300 karyawannya.

Sedangkan perusahaan-perusahaan privatisasi serta kontraktor diketahui kini mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagian karyawannya.

"Kalau kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus dan PT Freeport tidak lagi beroperasi maka secara otomatis penerimaan daerah Mimika tahun ini akan turun drastis," ujarnya.

"Dari Rp3 triliun lebih target penerimaan daerah Mimika tahun 2017, mungkin sekitar Rp2 triliunnya akan hilang. Anggaran yang tersisa hanya cukup untuk membayar gaji pegawai, sementara pembangunan fisik mungkin tidak akan ada lagi," sambung Eltinus.

Agar kondisi buruk itu tidak terjadi, Pemkab Mimika akan berjuang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan situasi dan kondisi karyawan PT Freeport maupun masyarakat sekitar area pertambangan yang akan menerima dampak tidak langsungnya.

"Kondisi ini telah berlangsung selama lebih dari satu bulan terakhir. Dengan dasar adanya aspirasi karyawan yang disampaikan ke Pemda Mimika hari ini, maka itu menjadi dasar bagi kami untuk berjuang ke pusat sampai bertemu Presiden Joko Widodo," jelasnya.

Pada Jumat (17/2) siang, ribuan karyawan PT Freeport, karyawan perusahaan privatisasi dan kontraktor beserta keluarga mereka menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Mimika.

Karyawan menuntut pemerintah segera menerbitkan izin kepada PT Freeport agar melakukan ekspor konsentrat tembaga, emas dan perak ke luar negeri.

Dari total konsentrat yang dihasilkan PT Freeport selama ini, sekitar 60 persen diekspor ke luar negeri. Sisanya sekitar 40 persen dipasok ke PT Smelting di Gresik, Jawa Timur.

Sumber: ANTARA

Berita terkini terkait Freeport baca juga di: Kapolda Papua: Freeport Jangan Semena-mena PHK Karyawan

#Mimika #Freeport
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Freeport Targetkan Berikan Kontribusi ke Negara Rp 120 Triliun Per Tahun Setelah Produksi Tambang Normal
Dengan beroperasinya smelter dan precious metal refinery di Gresik, seluruh rantai nilai tembaga dari konsentrat, katoda tembaga, hingga logam mulia seperti emas dan perak kini dapat diproses di dalam negeri
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Freeport Targetkan Berikan Kontribusi ke Negara Rp 120 Triliun Per Tahun Setelah Produksi Tambang Normal
Indonesia
PT Freeport Indonesia Gelontorkan Rp 187 Triliun Dari Dividen dan PNBP ke Pemerintah
Kontribusi tersebut didominasi dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS, sementara PNBP mencapai 2,08 miliar dolar AS.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 April 2026
PT Freeport Indonesia Gelontorkan Rp 187 Triliun Dari Dividen dan PNBP ke Pemerintah
Indonesia
Freeport Targetkan Operasional 100 Persen di 2026 Setelah Insiden Luncuran Material Basah di Tambang Bawah Tanah
Freeport Indonesia menargetkan operasional dapat kembali mendekati 100 persen pada akhir tahun 2026 dan mencapai kapasitas penuh produksinya pada awal kuartal tahun 2027.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
Freeport Targetkan Operasional 100 Persen di 2026 Setelah Insiden Luncuran Material Basah di Tambang Bawah Tanah
Indonesia
HUT Ke-59, Freeport Indonesia Kenang Pegawai Meninggal Akibat Insiden Luncuran Material dan Penembakan
PT Freeport Indonesia, menjadikan peringatan HUT ini, dengan penuh refleksi dan penghormatan, mengenang karyawan yang gugur dalam insiden yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
HUT Ke-59, Freeport Indonesia Kenang Pegawai Meninggal Akibat Insiden Luncuran Material dan Penembakan
Indonesia
Freeport Tambah Investasi, Amankan Izin Sampai 20 Tahun Lagi
Indonesia juga sepakat berkomitmen melakukan pembelian komoditas energi AS senilai sekitar USD 15 miliar
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Februari 2026
Freeport Tambah Investasi, Amankan Izin Sampai 20 Tahun Lagi
Indonesia
Kondisi Prajurit TNI Tewas Ditembak Di Kawasan Freeport Papua
TNI akan terus meningkatkan kewaspadaan di sejumlah titik rawan, khususnya di kawasan objek vital nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Februari 2026
Kondisi Prajurit TNI Tewas Ditembak Di Kawasan Freeport Papua
Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Dapat Sinyal IUPK Diperpanjang, Freeport Janji Kasih 12% Saham ke MIND ID 16 Tahun Lagi
Indoensia telah memberi sinyal memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport dalam waktu dekat ini.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Dapat Sinyal IUPK Diperpanjang, Freeport Janji Kasih 12% Saham ke MIND ID 16 Tahun Lagi
Indonesia
Freeport Indonesia Bakal Produksi Emas 43 Ton, Pendapatan Negara Rp 100 Triliun Per Tahun
Dengan asumsi harga komoditas yang tetap tinggi, diproyeksikan akan bisa melebihi USD 6 miliar per tahun atau hampir Rp 100 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Freeport Indonesia Bakal Produksi Emas 43 Ton, Pendapatan Negara Rp 100 Triliun Per Tahun
Indonesia
Saham Indonesia di PT Freeport Bakal Bertambah, Pemerintah Bakal Punya Kendali Lebih Besar
Manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Oktober 2025
Saham Indonesia di PT Freeport Bakal Bertambah, Pemerintah Bakal Punya Kendali Lebih Besar
Bagikan