Mesti Siap Kalah, Sikap Kenegarawanan Capres Tengah Dipertaruhkan

Dwi AstariniDwi Astarini - Minggu, 17 Maret 2024
Mesti Siap Kalah, Sikap Kenegarawanan Capres Tengah Dipertaruhkan

Pengamat Politik Ujang Komarudin.(foto: dok Universtitas Al Azhar Indonesia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) segera mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2024. Dengan begitu, pemenang kontestasi lima tahunan itu segera terlihat. KPU direncanakan akan mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, mengingatkan semua pihak untuk siap menerima kekalahan jika KPU RI telah secara resmi mengumumkan hasil Pilpres 2024. “Karena kompetisi itu harus siap menerima kekalahan. Jangan hanya siap menang, tapi enggak siap kalah,” kata Ujang kepada awak media di Jakarta, Minggu (17/3).

Baca juga:

KPU Koreksi Data Anomali Perolehan Suara Pilpres 2024 di 154.541 TPS

Ujang mengatakan, jika tak ada yang terima dengan hasil Pilpres 2024 itu, mereka bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi sesuai aturan yang berlaku. “Silakan beradu argumen, data, dan fakta di MK. Namun, setelah sidang MK diumumkan, kalau misalkan gugatannya ditolak, ya dia harus menerima,” jelas Ujang.

Dengan begitu, sikap kenegarawanan para capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tengah ditunggu. “Semua harus berjiwa negarawan,” ujar Ujang yang juga Direktur Indonesia Political Review ini.

Para kontestan Pilpres belum kehilangan asa terkait dengan hasil Pemilu 2024 ini. Salah satunya capres Anies Baswedan yang pede pilpres akan berlangsung dua putaran meski dalam rekapitulasi suara sementara ia tertinggal jauh dari Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Anies saat ditanya wartawan apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah jika kalah di Pilpres ini. “Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai 20 (Maret) baru kemudian nanti kita akan sampaikan,” kata Anies saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (13/3).

Senada dengan Anies, Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim belum mau berspekulasi mengenai kemungkinan berada di barisan oposisi dalam pemerintahan mendatang. Ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu dulu keputusan resmi dari KPU RI mengenai hasil pemenang Pemilu 2024. “Kami menunggu, sedang menunggu rekap manual. Jadi kami enggak berandai-andai,” kata Hermawi.(knu)

Baca juga:

KPU Telah Selesaikan Rekapitulasi Suara Nasional di 31 Provinsi

#KPU #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan