Merasa Seperti Gus Dur, Pengemudi Ojek Online Ini Daftar Caleg PKB

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 08 Januari 2018
Merasa Seperti Gus Dur, Pengemudi Ojek Online Ini Daftar Caleg PKB

Gambar Gus Dur (Foto: gusdurian.net)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Seorang pengemudi ojek daring (online) bernama Suhandi (38) mendaftarkan diri sebagai caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Pemilu Legislatif 2019.

"Saya mau mendaftar sebagai caleg," kata Suhandi saat mendaftar di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (8/1).

Suhandi yang mengenakan jaket ojek online berwarna hijau itu meyakini dapat memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan DPP PKB. "Saya akan penuhi semua persyarataannya," kata dia.

Suhandi mengungkapkan alasannya ingin menjadi caleg lantaran ingin memperjuangkan undang-undang yang proterhadap keberadaan ojek online.

Suhandi melihat, dalam undang-undang yang ada, masih terdapat kelemahan dalam melindungi keberadaan ojek online.

"Ada pemutusan hubungan kerja, lalu di-suspend. Harus ada kemitraan yang jelas. Banyak kejadian juga, kecelakaan, meninggal di jalan. Itu perjuangan jadi ojek online. Karenanya butuh undang-undang yang berikan perlindungan," kata dia.

Suhandi mengaku ingin maju di Daerah Pemilihan DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, serta Kepulauan Seribu.

"Saya inisiatif pribadi. Keluarga saya mendukung saya ngojek, apalagi jadi anggota DPR," ujarnya.

Lebih jauh Suhandi mengutarakan dirinya akan meminta bantuan teman-temannya sesama pengemudi ojek online untuk mempromosikan dirinya sebagai calon anggota legislatif kepada para penumpang ojek.

Dengan demikian, ia tidak membutuhkan banyak biaya untuk berkampanye. Suhandi juga tetap akan melakoni profesinya sebagai pengemudi ojek hingga ada keputusan resmi jika dirinya terpilih sebagai anggota dewan.

"Saya juga siap menjadi kader PKB. Soalnya PKB punya visi kebangsaan yang jelas, tidak membedakan suku dan agama. Lihat Gus Dur yang dicintai. Saya seperti Gus Dur, tapi saya itu ngojek bawa penumpang tidak membedakan etnis apa pun," kata dia. (*)

#Pilpres 2019 #Politik #Ojek Online #PKB #Gus Dur
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
PKB Perintahkan Pengurus Cabang Gelar Dialog Dengan Mahasiswa, Bahas MBG dan KDMP
PKB, tegas ia, tidak menutup mata dengan berbagai laporan penyimpangan hingga pelanggaran hukum terkait pelaksanaan program pemerintah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
PKB Perintahkan Pengurus Cabang Gelar Dialog Dengan Mahasiswa, Bahas MBG dan KDMP
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
PKB Kawal Implementasi Regulasi Turunan UU Pesantren, Ingin Terjadi Transformasi
Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Presiden Prabowo Tetapkan Potongan Aplikator 8 Persen, DPR : Bukti Pemerintah Hadir agar Beban Hidup Driver Online Berkurang
bukti nyata bahwa Pemerintah hadir untuk memastikan beban pengemudi tidak lagi besar.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Presiden Prabowo Tetapkan Potongan Aplikator 8 Persen, DPR : Bukti Pemerintah Hadir agar Beban Hidup Driver Online Berkurang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan