Menteri Yohana Apresiasi Kotim Kabupaten Layak Anak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 22 November 2017
Menteri Yohana Apresiasi Kotim Kabupaten Layak Anak

Menteri Yohana Yambise (tengah) bersama sejumlah anak dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/7). (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yambise mengapresiasi tekad Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, untuk menjadi kabupaten layak anak.

"Ini sebagai bukti keseriusan pemerintah di daerah melindungi perempuan dan anak-anak. Apalagi Kotawaringin Timur sudah memiliki peraturan daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta sudah membentuk Forum Anak," kata Menteri Yohana seperti dikutip dari Antara di Sampit, Kalimantan Tengah, Selasa (21/11).

Yohana menghadiri deklarasi Kotawaringin Timur menuju kabupaten layak anak. Dia mengaku sangat senang karena makin banyak daerah yang menunjukkan keseriusan melindungi perempuan dan anak.

Kotawaringin Timur menjadi kabupaten ke-348 yang memproklamirkan diri dan bertekad menjadi kabupaten layak anak. Tekad ini harus didukung semua pihak, termasuk instansi pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah dan lainnya.

Yohana mengaku sangat prihatin karena makin banyak kekerasan dialami anak Indonesia. Selain kekerasan dalam keluarga, kejahatan seksual terhadap anak juga tinggi, dengan korban berusia antara 3 hingga 18 tahun.

Anak-anak harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Keberlangsungan dan kualitas anak-anak saat ini sangat berpengaruh terhadap nasib masa depan daerah dan bangsa ini.

Pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki tanggung jawab melindungi hak-hak anak. Dia berharap tidak sampai ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena alasan ekonomi atau lainnya.

Melihat keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dia yakin kabupaten ini akan mampu mewujudkan tekad menjadi kabupaten layak anak. Bahkan kabupaten ini bisa meraih prestasi tertinggi di bidang ini.

"Saya mohon perhatian bupati untuk menyelamatkan anak, terutama anak perempuan. Saya meminta, naikkan anggaran untuk kegiatan perlindungan perempuan dan anak," katanya.

Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi mengatakan, dari lebih dari 500.000 penduduk Kotawaringin Timur, 105.313 jiwa di antaranya berusia anak anak. Artinya, anak-anak juga harus mendapat perhatian serius.

"Kami akui, masih ada kekerasan terhadap anak. Dulu di Antang Kalang dilakukan oleh oknum guru, tapi sudah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya tidak ingin itu terulang," kata Supian.

Keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi anak, secara jelas dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41/2015 tentang pengembangan pos pelayanan terpadu ramah anak. Selain itu, Kotawaringin juga sudah membentuk Forum Anak.

Supian berharap kebijakan ini dapat melindungi dan memberikan hak-hak anak. Fasilitas publik juga akan terus dibenahi agar ramah anak. (*)

#Kota Layak Anak #Perlindungan Anak #Menteri PPPA # Yohana Yembise
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Menteri PP-PA Sebut Buku ‘The Broken Strings’ Pengingat Penting, Serukan Perlindungan Anak dari Child Grooming
Praktik child grooming dan kekerasan seksual terhadap anak merupakan ancaman nyata yang masih terjadi di lingkungan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Menteri PP-PA Sebut Buku ‘The Broken Strings’ Pengingat Penting, Serukan Perlindungan Anak dari Child Grooming
Indonesia
Kementerian PP-PA Apresiasi Penerbitan Buku ‘The Broken String’, Dorong Korban Kekerasan Seksual untuk Berani Bicara
Kementerian PP-PA menyebut buku The Broken String sebagai contoh pentingnya korban kekerasan seksual berani untuk mengungkap kasusnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Kementerian PP-PA Apresiasi Penerbitan Buku ‘The Broken String’, Dorong Korban Kekerasan Seksual untuk Berani Bicara
Indonesia
3 Norma Dilanggar, KPAI Tegaskan Aksi Dai Cium Anak di Ruang Publik Bisa Masuk Ranah Hukum
KPAI menilai tindakan pendakwah berinisial E tersebut telah melanggar prinsip perlindungan anak, norma sosial, dan norma agama.
Wisnu Cipto - Kamis, 13 November 2025
3 Norma Dilanggar, KPAI Tegaskan Aksi Dai Cium Anak di Ruang Publik Bisa Masuk Ranah Hukum
Indonesia
Pakai UU Perlindungan Anak, Ini Status Hukum Siswa Pelaku Peledakan SMAN 72
Polda Metro meminta semua pihak menjadikan UU Perlindungan Anak sebagai dasar dalam proses penyelidikan kasus ledakan SMAN 72 Jakut, termasuk kalangan media dalam melakukan pemberitaan.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 November 2025
Pakai UU Perlindungan Anak, Ini Status Hukum Siswa Pelaku Peledakan SMAN 72
Indonesia
Terkejut Ada Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Menteri PPPA: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman!
Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, angkat bicara soal insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Ia mengatakan, bahwa sekolah harus menjadi ruang aman untuk anak.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Terkejut Ada Insiden Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Menteri PPPA: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman!
Indonesia
Status Kota Layak Anak Solo Turun, Walkot Solo Respati Berdalih Ada Kesalahan Administrasi
Respati Ardi mengatakan penurunan peringkat KLA Solo terjadi karena internal kesalahan administrasi dinas terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Status Kota Layak Anak Solo Turun, Walkot Solo Respati Berdalih Ada Kesalahan Administrasi
Indonesia
Kak Seto Yakin LPAI Jakarta Bakal Jadi Penyelamat Anak-Anak di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan
Koordinasi dengan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan, juga akan menjadi prioritas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Kak Seto Yakin LPAI Jakarta Bakal Jadi Penyelamat Anak-Anak di Tengah Maraknya Kasus Kekerasan
Indonesia
Menteri PPPA Bakal Kawal Pemulihan dan Restitusi Santri Korban Kekerasan Seksual Pengasuh Pondok
Negara, berkomitmen hadir dan bertindak atas setiap kasus kekerasan, karena Kementerian PPPA meyakini tidak satu pun perempuan dan anak boleh menjadi korban kekerasan, terlebih kekerasan seksual.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 Juli 2025
Menteri PPPA Bakal Kawal Pemulihan dan Restitusi Santri Korban Kekerasan Seksual Pengasuh Pondok
Indonesia
Menteri PPPA Turunkan Tim ke Cianjur Pantau Kasus 12 Orang Perkosa Seorang Anak
Perhatian utama saat ini, tentunya pada upaya-upaya yang diperlukan untuk perlindungan dan pendampingan kepada korban.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 Juli 2025
Menteri PPPA Turunkan Tim ke Cianjur Pantau Kasus 12 Orang Perkosa Seorang Anak
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026
Menteri Agama, Nasaruddin Umar bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi dalam Rapat kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 10 Juli 2025
Raker Menag, Mensos dan Menteri PPPA dengan Komisi VIII DPR Bahas RKA Tahun 2026
Bagikan