Menteri Yaqut Janji Jemaah Haji Bisa Berangkat Tahun 2022

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 10 Juni 2021
Menteri Yaqut Janji Jemaah Haji Bisa Berangkat Tahun 2022

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) saat menyampaikan konferensi pers soal pembatalan haji di Jakarta, Kamis (3/6/2021). ANTARA/Tangkapan Layar Youtube Kemenag

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah kembali memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji 1442 H/2021 M dengan alasan pandemi COVID-19 yang belum selesai.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berharap pandemi segera selesai dan tahun depan haji bisa diselenggarakan dalam kondisi lebih baik.

Baca Juga

Kepala Staf Kepresidenan Bantah Isu Dana Haji Dipakai Pemerintah

"Kami akan sesegera mungkin membahas persiapan haji 2022 dengan Arab Saudi," ujar Gus Yaqut dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (9/6).

Menurut dia, tahun 2021 sebenarnya pemerintah telah melakukan persiapan dini untuk penyelenggaraan ibadah haji. Bahkan, Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan Gus Yaqut setelah dilantik Presiden Jokowi adalah pembentukan tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji.

Tugasnya, melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji. Beragam skenario dan persiapan sudah dilakukan. Namun, pandemi global masih mengancam.

Ilustrasi jemaah haji. Foto: pixabay/GLadyIlustrasi jemaah haji. Foto: pixabay/GLady
Ilustrasi jemaah haji. Foto: pixabay/GLadyIlustrasi jemaah haji. Foto: pixabay/GLady

Saudi juga belum mengeluarkan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji, bahkan hingga hari ini. Kebijakan pembatalan, karena pemerintah mengedepankan keselamatan jiwa jemaah.

"Dalam kondisi pandemi, keselamatan dan keamanan ibadah menjadi hal utama yang harus dikedepankan," tegas Gus Yaqut.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon jemaah haji yang sudah dua tahun tertunda keberangkatannya karena pandemi COVID-19.

"Semoga tahun depan kondisi membaik dan jemaah bisa berangkat haji," tandasnya. (Knu)

Baca Juga

Pemerintah Arab Saudi Dinilai Plintat-Plintut Soal Kuota Haji untuk Indonesia

#Ibadah Haji #Menag Gus Yaqut
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
Indonesia
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Indonesia
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Diharapkan, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat memperkuat profesionalisme pelayanan sehingga tidak ada lagi keluhan dari jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Urusan Haji kini di Bawah Kementerian Baru, DPR Tekankan Perbaikan Signifikan
Bagikan