Menteri PUPR Jawab Tudingan BW Peresmian Jalan Tol Berkaitan dengan Pemilu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 18 Juni 2019
Menteri PUPR Jawab Tudingan BW Peresmian Jalan Tol Berkaitan dengan Pemilu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (17/6) (Antaranews/Bayu Prasetyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa peresmian jalan tol tidak berkaitan dengan Pemilu.

"Kalau buat saya mohon maaf, nggak ada urusan saya dengan yang begitu. Selesai, ya diresmikan," ujar Basuki, Senin (17/6).

BACA JUGA: Tiga Matra TNI Diturunkan Jaga Sidang Kedua PHPU, Jangan Ada yang Buat Kekacauan

Hal itu dikatakan Basuki mengenai paparan perwakilan tim hukum Prabowo, Bambang Widjojanto, terkait kebijakan pembangunan mempengaruhi kemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sebelumnya, Bambang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (14/6) memaparkan Presiden Joko Widodo pernah meminta peresmian Jalan Tol Bakauheni-Palembang diselesaikan pada April 2019.

Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto menyerahkan gugatan sengketa Pilpres kepada MK (Foto: antaranews)
Ketua Tim Hukum BPN Bambang Widjojanto menyerahkan gugatan sengketa Pilpres kepada MK (Foto: antaranews)

Kebijakan itu dianggap BW sebagai upaya memenangkan Pilpres dari konteks pembangunan. Menurut Basuki, sebagaimana dikutip Antara, pengoperasian jalan tol adalah untuk kelancaran mudik Lebaran Idul Fitri 1440 H/2019.

BACA JUGA: Tim Hukum Prabowo Serahkan Empat Truk Alat Bukti Sengketa Pilpres ke MK

"Kalau nggak diresmikan, nggak bisa orang mudik. Buat saya, nggak ada urusannya dengan pemilu," demikian Basuki terkait pemanfaatan jalan tol untuk kelancaran arus mudik. (*)

#Basuki Hadimuljono #Bambang Widjojanto #Pilpres 2019
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Intip Bocoran Desain Markas Polres Ibu Kota Baru, Luas 3,24 Hektar Tinggi 6 Lantai
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tengah melakukan pembersihan lahan seluas 3,24 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kalimantan Timur.
Wisnu Cipto - Senin, 13 April 2026
Intip Bocoran Desain Markas Polres Ibu Kota Baru, Luas 3,24 Hektar Tinggi 6 Lantai
Indonesia
Dragon Boat Indonesia Bersinar di SEA Games Thailand 2025, Ketum PB PODSI: Buah dari Training Center Berkelanjutan
Ketum PB PODSI Basuki Hadimuljono memuji prestasi Tim Putra Dragon Boat Indonesia yang meraih emas SEA Games 2025 berkat TC berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Dragon Boat Indonesia Bersinar di SEA Games Thailand 2025, Ketum PB PODSI: Buah dari Training Center Berkelanjutan
Olahraga
Tim Dragon Boat Indonesia Tampil Perkasa, Raih 2 Emas di SEA Games Thailand 2025
Tim Dragon Boat Indonesia kembali bersinar di SEA Games Thailand 2025 dengan meraih dua medali emas dan satu perak pada hari kedua cabang olahraga dayung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Tim Dragon Boat Indonesia Tampil Perkasa, Raih 2 Emas di SEA Games Thailand 2025
Berita Foto
SEA Games 2025 Thailand: Tim Dragon Boat Indonesia Raih Medali Emas Nomor Mixed Small Boat 200M
Tim Dragon Boat Campuran Indonesia Dayumin and Team meraih medali emas nomor Mixed Small Boat 200 Meter di Thailand, Kamis (18/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Desember 2025
SEA Games 2025 Thailand: Tim Dragon Boat Indonesia Raih Medali Emas Nomor Mixed Small Boat 200M
Berita Foto
SEA Games 2025 Thailand: Tim Putra Dragon Boat Indonesia Raih Medali Emas Nomor Small Boat 200M
Tim Dragon Boat Indonesia Mugi Harjito and Team meraih medali emas nomor Small Boat 200 Meter di Thailand, Kamis (18/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Desember 2025
SEA Games 2025 Thailand: Tim Putra Dragon Boat Indonesia Raih Medali Emas Nomor Small Boat 200M
Indonesia
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa putusan MK soal HGU 190 tahun tak mengganggu investasi di IKN.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
PT BDS belum membayar vendor atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
Indonesia
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Ada permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan VIP menjadi bandara umum.
Dwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Ketemu Pimpinan DPR, Kepala OIKN Minta Status Bandara Diubah
Indonesia
Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
Puan mengungkapkan adanya permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status banda bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum.
Frengky Aruan - Kamis, 24 Juli 2025
Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
Bagikan