Menteri PUPR Bicara Penundaan Program Tapera

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 07 Juni 2024
Menteri PUPR Bicara Penundaan Program Tapera

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (ANTARA/Aji Cakti)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengonfirmasi bahwa pemberlakuan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) diundur hingga tahun 2027.

“Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027,” kata Basuki di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

Menurut pendapat pribadi Basuki, jika masyarakat Indonesia yang menjadi peserta Tapera belum siap maka tidak perlu tergesa-gesa memberlakukan kebijakan tersebut.

“Untuk saya pribadi, kalau ini memang belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa. Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi selisih bunga,” tuturnya.

Baca juga:

Dana Potongan Tapera Bakal di Tempatkan di Surat Utang Negara

Basuki juga menjelaskan bahwa dalam 10 tahun, Tapera mungkin bisa mengumpulkan Rp 50 triliun. Namun, dengan adanya berbagai kekhawatiran, dia menyesalkan ketergesaan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

“Jadi apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP subsidi bunga itu sudah 105 triliun. Itu pun menarik uang berapa? 300an lebih," ujarnya.

Basuki juga menyebut bahwa jika ada usulan, misalnya dari DPR atau Ketua MPR, untuk mengundur pelaksanaan Tapera, dia akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan.

“Kita akan ikutin. Ya, saya kira iya,” kata Basuki.

Lebih jauh dia menekankan pentingnya untuk tidak saling berkonflik terkait kebijakan ini.

Ya, nanti tergantung yang diundang-undang. Kenapa kita harus saling berbenturan gitu? Kalau yang punya rumah itu cuma sebagai penabung ya dan bunganya lebih besar dari deposito yang dia mau ambil,” katanya.

Baca juga:

Pengelolaan Dana Dinilai Karut Marut, DPR Minta Program Tapera Dibatalkan

Ya, tapi undang-undangnya. Undang-undangnya menyampaikan itu wajib. Kalau yang udah punya rumah, dia boleh ambil uangnya itu. Ini yang sosialisasi itu yang mungkin kami juga lemah. Belum begitu kuat,” imbuhnya. (Pon)

#Menteri PUPR Basuki Hadimuljono #KemenPUPR #Basuki Hadimuljono #Tapera
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Intip Bocoran Desain Markas Polres Ibu Kota Baru, Luas 3,24 Hektar Tinggi 6 Lantai
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tengah melakukan pembersihan lahan seluas 3,24 hektare di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kalimantan Timur.
Wisnu Cipto - Senin, 13 April 2026
Intip Bocoran Desain Markas Polres Ibu Kota Baru, Luas 3,24 Hektar Tinggi 6 Lantai
Indonesia
Dragon Boat Indonesia Bersinar di SEA Games Thailand 2025, Ketum PB PODSI: Buah dari Training Center Berkelanjutan
Ketum PB PODSI Basuki Hadimuljono memuji prestasi Tim Putra Dragon Boat Indonesia yang meraih emas SEA Games 2025 berkat TC berkelanjutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Dragon Boat Indonesia Bersinar di SEA Games Thailand 2025, Ketum PB PODSI: Buah dari Training Center Berkelanjutan
Olahraga
Tim Dragon Boat Indonesia Tampil Perkasa, Raih 2 Emas di SEA Games Thailand 2025
Tim Dragon Boat Indonesia kembali bersinar di SEA Games Thailand 2025 dengan meraih dua medali emas dan satu perak pada hari kedua cabang olahraga dayung.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Tim Dragon Boat Indonesia Tampil Perkasa, Raih 2 Emas di SEA Games Thailand 2025
Berita Foto
SEA Games 2025 Thailand: Tim Dragon Boat Indonesia Raih Medali Emas Nomor Mixed Small Boat 200M
Tim Dragon Boat Campuran Indonesia Dayumin and Team meraih medali emas nomor Mixed Small Boat 200 Meter di Thailand, Kamis (18/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Desember 2025
SEA Games 2025 Thailand: Tim Dragon Boat Indonesia Raih Medali Emas Nomor Mixed Small Boat 200M
Berita Foto
SEA Games 2025 Thailand: Tim Putra Dragon Boat Indonesia Raih Medali Emas Nomor Small Boat 200M
Tim Dragon Boat Indonesia Mugi Harjito and Team meraih medali emas nomor Small Boat 200 Meter di Thailand, Kamis (18/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Desember 2025
SEA Games 2025 Thailand: Tim Putra Dragon Boat Indonesia Raih Medali Emas Nomor Small Boat 200M
Indonesia
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa putusan MK soal HGU 190 tahun tak mengganggu investasi di IKN.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
MK menilai mekanisme di dalamnya mengandung unsur pemaksaan dan bertentangan dengan konstitusi.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
Indonesia
MK Beri Waktu DPR 2 Tahun Bikin UU Baru Tapera
Untuk menghindari kekosongan hukum, MK memberikan tenggang waktu 2 tahun untuk DPR melahirkan UU baru.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
MK Beri Waktu DPR 2 Tahun Bikin UU Baru Tapera
Indonesia
Uji Materi Dikabulkan, MK Tegaskan Kepesertaan Tapera Sukarela Bukan Wajib
Pasal jantung dari UU Tapera, yakni Pasal 7 ayat (1), dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Uji Materi Dikabulkan, MK Tegaskan Kepesertaan Tapera Sukarela Bukan Wajib
Bagikan