Menteri Kabinet Indonesia Maju Diminta Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK

MerahPutih.com - Praktisi hukum Petrus Selestinus mendesak agar menteri baru yang dilantik melaporkan jumlah harta kekayaanya. Hal ini penting karena bagian dari transparansi publik.

Menurut Petrus, berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN dan sumpah jabatan, maka seluruh calon Menteri Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang bakal dilantik harus mendeclare Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dihadapan Presiden Jokowi.

Baca Juga

Prabowo Jadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin

"Apakah sudah diisi dan dilakporkan ke KPK dan apakah sudah diperiksa dan diumumkan oleh KPK atau belum. Jika ada calon Menteri yang belum menyerahkan LHKPN dan belum diperiksa LHKPN-nya oleh KPK, maka Presiden Jokowi tidak boleh melantik calon Menteri," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Rabu (23/10).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ini menambahkan, menteri baru mesti memenuhi kewajiban konstitusional selaku Penyelenggara Negara yang akan dilantik dengan melaporkan Harta Kekayaannya dalam LHKPN sesuai perintah UU dan lafal sumpah jabatan.

Baca Juga

Susunan Lengkap Kabinet Indonesia Maju

"Presiden Jokowi jangan mengawali kepemimpinannya pada periode ke dua dengan melanggar hukum dan melanggar sumpah jabatan, karena hal ihwal LHKPN yang tidak dilaporkan akan berimplikasi kepada persoalan integritas moral dan kejujuran Penyelenggara Negara yang dutuntut oleh UU dalam mengemban misi pelayanan publik," jelas Petrus.

Petrus melihat, bisa saja praktik korupsi bisa terjadi kalau menteri baru tak mau transparan soal hartanya.

Baca Juga

Harapan Wapres Ma'ruf Amin Soal Kabinet yang Disusun Jokowi

"Ini bisa melanggar hukum dan hal itu bisa berimplikasi kepada Presiden dituduh melakukan pelanggaran hukum dan bisa dibawa kepada proses hukum bahkan bagi Presiden bisa diimpeach atas alasan melanggar hukum dan sumpah jabatan," pungkas Petrus. (Knu)