Noer Ardiansjah
MerahPutih Bisnis - Usai berdiskusi dengan Gubernur Papua,Lukas Enembe akhirnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan pembangunan pabrik pengelolaan dan pemurnian (smelter) emas, tembaga dan perak PT Freeport Indonesia akan dibangun di Papua dan Gresik, Jawa Timur.
"Untuk smelter akan paralel dibangun di Gresik dan Papua," kata Menteri ESDM Sudirman Said di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2).
Mantan Direktur Utama PT Pindad menambahkan pembangunan smelter di dua tempat adalah jalan tengah sekaligus solusi yang ditawarkan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
"Jadi, di Gresik silakan diteruskan, tapi nanti jangka panjang dibangun di Papua," sambung Sudirman.
Masih kata Sudirman dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyambangi Papua guna membahas pembangunan Smelter tersebut. Dalam pembicaraan tersebut pihaknya juga akan melibatkan pemerintah daerah dan PT Freeport Indonesia.
"Insya Allah tanggal 17 Februari 2015 kami akan ke Papua," tandasnya.
BACA JUGA: Gubernur Papua : "Freeport Wajib Bangun Smelter di Papua"
Sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan, masyarakat Papua akan menutup dan mengusir PT Freeport Indonesia dari provinsi itu jika PT Freeport Indonesia tetap ingin membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.
"Seluruh masyarakat Papua menolak pembangunan smelter Freeport di Gresik Jawa Timur sementara bahan mentahnya dari Papua," kata Enembe, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta beberapa waktu silam.
Di sisi lain, wacana pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia akan dibangun di Gresik, Jawa Timur yang merupakan lahan PT Petrokimia Gresik. Smelter akan dibangun dilahan seluas 60 hektare dengan kapasitas pengelohan dan pemurnian sebanyak 2 juta ton konsentrat pertahun dengan investasi senilai US$2,3 miliar. Pembangunan Smelter di Gresik diprediksi akan berjalan dengan cepat sehingga pabrik sudah mulai beroperasi pada tahun 2017.
Sebaliknya pembangunan pabrik di Papua diperkirakan bakal memakan waktu lama dan kemungkinan baru bisa terealisasi setelah tahun 2020. (bhd)
BACA JUGA: Empat Alasan Kontrak PT Freeport Harus Dibatalkan
