Menpora Imam Nahrawi Jadi Saksi di Sidang Suap Dana Hibah KONI

MerahPutih.com - Sidang lanjutan kasus dugaan suap dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/2).

Dalam persidangan dengan terdakwa Ending Fuad Hamidy selaku Sekjen KONI dan Johny E Awuy selaku Bendahara KONI ini, Jaksa KPK meghadirkan empat orang saksi. Salah satunya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Iya Menpora dijadwalkan bersaksi di persidangan," kata Pengacara Ending Fuad Hamidy, Arief Sulaiman saat dikonfirmasi, Senin (29/4).

Tiga saksi lainnya yang dijadwalkan dihadirkan Jaksa KPK dalam persidangan hari ini, yakni Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kempora, Mulyana; pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kempora Adhi Purnomo dan staf Kempora Eko Triyanto.

Ketiga orang tersebut merupakan tersangka kasus ini, dan kini sedang menunggu jadwal persidangan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. "Adhi, Eko dan Mulyana (juga dihadirkan sebagai saksi di persidangan)," ujar Arief.

Nama Imam Nahrawi mencuat dalam persidangan Ending dan Johny beberapa waktu lalu. Dalam sidang yang menghadirkan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi itu, nama Imam Nahrawi dengan menggunakan inisial M masuk dalam daftar pejabat Kempora yang mendapat jatah fee dari KONI.

Daftar itu disusun Suradi atas perintah Ending. Dalam catatan itu, terdapat 23 inisial nama dan nominaluang yang akan diberikan, termasuk inisial M yang tertulis mendapat jatah Rp 1,5 miliar.

Selain itu, Miftahul Ulum, Asisten Pribadi (Aspri) Imam disebut memiliki peran penting untuk memuluskan suap persetujuan dan pencairan dana hibah untuk KONI.

Miftahul salah satunya disebut sebagai pihak yang turut mengatur besaran fee yang harus disiapkan petinggi KONI untuk diberikan kepada pejabat Kempora dalam memperlancar proses pengucuran dana hibah Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018 kepada KONI.

Dalam koordinasi yang dilakukan kedua terdakwa dengan Miftahul Ulum, disepakati besar komitmen fee untuk pihak Kemenpora kurang lebih sebesar 15 sampai 19 persen dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima oleh KONI Pusat yakni sebesar Rp 30 miliar.

Tak hanya dalam pencairan dana hibah terkait Asian Games dan Asian Paragames, surat dakwaan itu juga menyebutkan peran Miftahul Ulum dalam proses persetujuan dan pencairan dana hibah yang diajukan KONI dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi tahun 2018.

Miftahul Ulum berperan mengarahkan Ending Fuad untuk memerintahkan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Pusat, Suradi, mencatat nama-nama pejabat Kemenpora yang akan mendapat dana komitmen fee dari dana hibah yang disetujui Kempora sebesar Rp 17,9 miliar.

Bahkan, sejumlah petinggi KONI mengakui pernah memberikan uang kepada Miftahul Ulum. Kepala Bagian (Kabag) Keuangan KONI, Eni misalnya mengakui pernah ada penyerahan uang Rp 3 miliar kepada Miftahul Ulum melalui utusannya pada Juni 2018.

Eni menyebut uang tersebut merupakan bagian dana hibah dari Kempora yang dicairkannya sebesar Rp 10,9 miliar dari total Rp 30 miliar yang diperuntukkan untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Olahraga Nasional pada multi event Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 pada 2018.

Tak hanya itu, Wakil Bendahara KONI Lina Nurhasanah mengaku melihat sendiri pemberian dari Ending kepada Miftahul Ulum. Lina mengaku diberitahu Ending jumlah uang yang diserahkan kepada Miftahul Ulum. Namun, Miftahul Ulum yang juga dihadirkan sebagai saksi membantah pengakuan Eni dan Lina. (Pon)